Jumat 03 April 2020, 21:10 WIB

Pengamat: DPR Prioritaskan Covid-19, RUU KUHP Nanti Saja

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pengamat: DPR Prioritaskan Covid-19, RUU KUHP Nanti Saja

Dok.MI
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting

 

PENUNTASAN penanganan pandemi Covid-19 atau virus korona merupakan hal prioritas yang harus menjadi fokus DPR. Rencana pengesahanan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (RKUHP) oleh DPR di tengah wabah Covid-19 menuai kritik dari masyarakat.

"Penanganan COVID-19 haruslah menjadi prioritas utama Pemerintah dan DPR," tutur juru bicara Aliansi Nasional Reformasi KUHP Miko Ginting di Jakarta, Jumat (3/4).

Miko menuturkan, DPR justru seharusnya fokus melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Bukan memanfaatkan kesempatan momentum social distancing yang saat ini sedang dilakukan masyarkat karena pandemi Covid-19 untuk mengesahkan RKHUP. Padahal masih terdapat beberapa catatan terkait RKUHP yang perlu dibahas lebih dalam.

"Pengesahan RKUHP tanpa pembahasan keseluruhan justru akan menambah panjang daftar masalah yang harus diselesaikan," ujarnya.

Miko menuturkan, sebelum disahkan pemerintah dan DPR harus kembali mengevaluasi seluruh pasal-pasal yang ada di dalam RKUHP. Salah satunya mengenai depenalisasi dan dekriminalisasi terhadap beberapa tindak pidana harus ditingkatkan.

"Mengingat kondisi overcrowding yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan oleh overkriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang juga gagal diatasi RKUHP," paparnya.

Baca juga: RUU KUHP dan Pemasyarakatan akan Dibahas di Komisi III DPR

Berdasarkan catatan dari Alinasi, Miko menuturkan masih banyak pasal-pasal bermasalah terkait overkriminalisasi dalam RKUHP. Pasal-pasal tersebut seperti, Pasal hukum yang hidup di masyarakat, penghinaan Presiden dan Pemerintah, larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi, perzinaan, kohabitasi, penggelandangan, aborsi, tindak pidana korupsi, contempt of court, makar, kriminalisasi penghinaan yang eksesif, tindak pidana terhadap agama, rumusan tindak pencabulan yang diskriminatif, tindak pidana narkotika dan pelanggaran HAM berat.

"Pembahasan RKUHP belum melibatkan lebih banyak pihak yang akan terdampak dari penegakan RKUHP nantinya. Selama ini, pembahasan hanya fokus dilakukan oleh ahli-ahli hukum pidana, tanpa mempertimbangkan pendapat dari bidang ilmu lain yang terdampak seperti bidang kesehatan, kesehatan masyarakat, kriminologi, pariwisata, dan ekonomi," ungkapnya. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Prabowo Menyatakan Siap untuk Kembali Nyapres di 2024

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 08 Agustus 2022, 16:57 WIB
Prabowo menyebut akan menunggu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra pada Sabtu...
Ist

KPU Didesak Beri Sanksi Parpol yang Catut Nama 98 Anggota KPUD

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 16:55 WIB
Parpol harus profesional, kemudian menjaga integritas dan menjunjung tinggi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017 tentang...
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Mahfud MD: Skenario Kasus Brigadir J Sudah Berhasil Dibalik

👤Mediaindonesia 🕔Senin 08 Agustus 2022, 16:51 WIB
Mahfud menjelaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dinilai cepat, mengingat kasus tersebut yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya