Jumat 03 April 2020, 20:43 WIB

RUU KUHP dan Pemasyarakatan akan Dibahas di Komisi III DPR

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
RUU KUHP dan Pemasyarakatan akan Dibahas di Komisi III DPR

ANTARA/Reno Esnir
Wakil Ketua DPR RI Bidang Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin.

 

WAKIL Ketua DPR RI Bidang Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin memimpin Rapat Paripurna yang dihadiri anggota dewan secara fisik 31 dan 278 yang secara virtual. Salah satu agenda rapat adalah kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan di Komisi III DPR RI.
 
"Selanjutnya, persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP, kami telah menerima dan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi III DPR dan kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan Komisi III DPR yang meminta waktu satu pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke tingkat II (Rapat Paripurna)," papar Azis di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).
 
Azis didampingi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel membacakan keputusan itu dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.

Kedua RUU tersebut disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya (carry over) pada periode DPR RI yang sekarang dan diputuskan masuk Program Legislasi Nasional 2020.
 
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) meminta masukan dari masyarakat terkait 12 pasal dalam RKUHP yang sebelumnya mendapatkan sorotan dari publik. Adapun, Komisi III DPR RI telah memutuskan tidak akan membahas dari awal RUU Pemasyarakatan dan RKUHP, namun dibahas beberapa pasal substansi saja dalam kedua RUU tersebut. (OL-09)

Baca Juga

Dok MI

Polri Selidiki Pelanggaran Kampanye Cagub Mulyadi di Pilgub Sumbar

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 24 November 2020, 17:25 WIB
Pelapor sendiri dugaan pelanggaran ialah paslon nomor urut empat, Yogi Ramon Setiawan. Yogi membuat laporannya di Bawaslu RI dan telah...
MI/MOHAMAD IRFAN

Ahli Paparkan Dampak Hukum Surat Jalan Palsu Joko Tjandra

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 24 November 2020, 17:20 WIB
Pembuktian kasus, menurut saksi ahli, harus memastikan buktinya berupa surat jalan palsu diperlihatkan ke majelis...
MI/SUSANTO

Anies Baca How Democracies Die, Firli Singgung Why Nations Fail

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 24 November 2020, 16:40 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan buku itu mengungkap salah satu sebab negara gagal yakni...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya