NasDem Usul Gaji Anggota DPR Dipotong 50% Untuk Tangkal Covid-19

MERESPONS perkembangan wabah virus corona (Covid-19) yang masih mengkhawatirkan di Tanah Air, dan melihat langkah-langkah dari Pemerintah lewat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang belum menunjukkan kemajuan dalam upaya penanggulangannya, Fraksi Partai NasDem lewat Rapat Paripurna ini menyampaikan sejumlah sikap. Hal itu dikemukakan oleh etua Fraksi Partai NasDem, Ahmad M Ali dalam keterangan tertulis, Senin (30/3).

"Sebagai rasa solidaritas dan ikut serta dalam gerakan gotong royong sebagai anak bangsa dalam upaya mengatasi wabah Covid-19, Fraksi Partai NasDem mengusulkan pemotongan 50% gaji anggota dewan yang terhormat mulai bulan April 2020. Mekanisme dan pengelolaan potongan ini kami serahkan kepada pihak Sekrerariat Jenderal DPR RI untuk mengatur dan mengalokasikannya," kata Ahmad M Ali

Kemudian terkait hasil pembahasan Omnibus Law, baik RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan dan Penguatan Perekonomian, Fraksi Partai NasDem meminta kepada pimpinan untuk dibacakan dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, sudah sejauh mana progres dua RUU Omnibus Law tersebut.

"Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi Partai NasDem juga mendesak agar dilakukan relokasi anggaran dalam APBN yang ditujukan bagi penanganan Covid-19 di Tanah Air. Anggaran yang masuk dalam agenda pembangunan, Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar direlokasi secara penuh untuk agenda mengatasi wabah Covid-19 beserta dampak-dampak yang akan ditimbulkannya.  Fraksi Partai NasDem memandang, relokasi anggaran tidak akan optimal jika hanya mengandalkan Inpres N0. 4 Tahun 2020. Butuh anggaran lebih besar jika kita ingin benar-benar serius untuk mengatasi wabah ini," tegasnya

Amerika Serikat telah menggelontorkan dana senilai Rp32 ribu triliun, Malayasia hampir senilai seribu triliun; bahkan Singapura, negara yang tidak lebih besar dari Kota Jakarta, telah mengalokasikan tidak kurang dari senilai Rp505 triliun, guna mengatasi wabah Covid-19 beserta dampak-dampaknya.

Oleh karena itu Fraksi NasDem mengusulkan, setidaknya butuh 15% dari APBN untuk mengatasi wabah ini. Ini angka minimal jika kita ingin benar-benar serius mengatas wabah ini. Untuk merealisasikan hal tersebut, Fraksi Partai NasDem meminta Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk melakukan perubahan atas APBN 2020.

baca juga: Sandiaga dan Prabowo Bertarung pada Pilpres 2024

"Saat ini kita terus berkejaran dengan waktu. Korban terus berjatuhan. Death rate kita 8,8%, tertinggi di Asia dan kedua di dunia. Keluh kesah para tenaga medis pun masih juga terdengar, meminta bantuan APD dan fasilitas kesehatan lainnya dari banyak di penjuru Tanah Air. Inilah saatnya pimpinan DPR untuk mendesak Pemerintah melakukan langkah-langkah cepat, tegas, dan terukur dengan tingkat koordinasi yang lebih baik lagi, dalam kerja penanggulangan wabah Covid-19 ini," pungkasnya. (OL-3)