DPR Dukung Realokasi Anggaran untuk Pandemi Covid-19

Percepatan penanggulangan wabah covid-19 membutuhkan dana ,yang besar untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur medis yang banyak. Tak hanya untuk kepentingan pencegahan  tapi juga untuk pengobatan.

Ketua DPR, Puan Maharani mendukung langkah pemerintah merealokasikan anggaran negara untuk kepentingan penanggulangan pandemi covid-19. Menurutnya, ini sesuai kewenangan pemerintah dan tertuang dalam UU APBN Tahun Anggaran 2020.

"Anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan fasilitas screening test korona massal secara gratis, penambahan alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan, penambahan fasilitas rumah sakit, pengobatan pasien korona gratis, serta upaya-upaya menangkal penyebaran virus korona," ujar Puan, dalam keterangan resmi, Senin (23/3).

Terkait dampak ekonomi akibat wabah korona, DPR meminta pemerintah dapat memprioritaskan pada penguatan daya beli masyarakat. Realokasi anggaran negara bisa diarahkan pada program-program penguatan daya beli masyarakat yang terdampak wabah covid-19. Terutama mereka-mereka yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan social distancing, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan wabah covid-19.

"Pemerintah juga harus mengantisipasi melonjaknya angka inflasi, terutama akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok dan alat medis yang terkait penanganan wabah korona," ujar Puan.

Baca juga: Covid-19 Jadi Alasan DPR Perpanjang Masa Reses

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Bulog, dan BUMN perlu berkoordinasi untuk meningkatkan kekuatan stok pangan dan alat medis pelindung diri akibat lonjakan permintaan dan pembelian barang tersebut.

Pemerintah bersama Bank Indonesia juga harus terus berkoordinasi meredam pelemahan rupiah. Selain kebijakan moneter yang efektif, langkah-langkah pemerintah yang terukur dan kredibel dalam penanganan wabah korona akan memperkuat kepercayaan pasar, sehingga dapat meredam kejatuhan nilai tukar rupiah.

"DPR lewat komisi-komisi terkait akan mengawasi penggunaan realokasi anggaran tersebut agar pemanfaatnnya sesuai dengan program penanggulangan virus korona serta program penanggulangan dampak ekonominya," tutup Puan. (OL-14)