Formappi Anggap Reses DPR tidak Sesuai Misi Social Distancing

PENUNDAAN Masa Sidang III DPR dengan memperpanjang masa reses dianggap kurang tepat di saat pandemi virus korona (covid-19) di Tanah Air. 

"Karena bila masih reses, ada potensi anggota dewan mengadakan pertemuan atau perjalanan ke daerah pemilihan (dapil). Karena kalau anggota DPR harus mengadakan pertemuan dengan konstituen, peluang mengumpulkan lebih dari satu orang di satu tempat bisa terjadi. Dan ini tidak diharapkan oleh misi social distancing," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, di Jakarta, Sabtu (21/3). 

Lucius berpendapat, mestinya DPR tak perlu lagi dianjurkan untuk menggelar kegiatan reses, tetapi mulai fokus pada pekerjaan mereka.

"Mereka bisa saja ditugaskan partai atau fraksi untuk menyiapkan RUU atau menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi terkait RUU Cipta Kerja misalnya. Koordinasi antaranggota bisa menggunakan platform media sosial seperti grup Whatsapp," ujar Lucius.

Baca juga: Covid-19 Jadi Alasan DPR Perpanjang Masa Reses

Dengan memulai persiapan yang terkait dengan tugas anggota di DPR, diharapkan begitu rapat kembali digelar, anggota atau fraksi sudah siap untuk langsung memulai pembahasan. Jadi proses pembahasan tak perlu harus mulai dengan membaca ulang draf karena anggota sudah membacanya selama masa perpanjangan reses.

"Selain mempersiapkan materi pembahasan RUU, masa reses yang diperpanjang ini juga bisa digunakan anggota untuk terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah," ujar Lucius.

Baca juga: Jokowi Dingatkan, Hati-Hati Jebakan Usulan Lockdown

Seperti diketahui, DPR memutuskan untuk menunda pembukaan masa sidang yang dijadwalkan pada 23 Maret menjadi hingga 29 Maret 2020. Penundaan diganti dengan memperpanjang masa reses.

Baca juga: ODP Korona Capai 92 Orang, Dokter di NTT Minta Tutup Penerbangan

Dijelaskan bahwa selama masa reses Anggota DPR dapat melakukan kunjungan pribadi (kundapil) selama dua kali, serta mendapat persetujuan pimpinan Fraksi dan pimpinan DPR RI. Selama masa reses juga komisi dapat melakukan kunjungan kerja maksimal 20 orang setelah mendapatkan persetujuan pimpinan DPR RI. (X-15)