Covid-19 Jadi Alasan DPR Perpanjang Masa Reses

DPR RI yang sedianya memulai kembali masa sidang pada 23 Maret 2020, akhirnya memutuskan untuk menunda masa sidang. Perpanjangan masa reses sampai dengan 29 Maret 2020.

"Kami menggelar rapat konsultasi pengganti Bamus (Badan Musyawarah) bersama pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan. Rapat digelar secara virtual untuk pencegahan mandiri wabah korona. Hasil rapat menyepakati untuk memperpanjang masa reses dan menunda masa sidang," ujar Ketua DPR, Puan Maharani, dalam konferensi pers di gedung DPR, Jakarta, Jumat, (20/3).

Keputusan menunda diambil setelah DPR melakukan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) oleh pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Apabila pandemi Covid-19 semakin luas, pimpinan DPR diberikan mandat penuh untuk dapat memperpanjang kembali masa reses tersebut.

Dijelaskan bahwa selama masa reses Anggota DPR dapat melakukan kunjungan pribadi (kundapil) selama dua kali, serta mendapat persetujuan pimpinan Fraksi dan pimpinan DPR RI. Selama masa reses juga komisi dapat melakukan kunjungan kerja maksimal 20 orang setelah mendapatkan persetujuan dr pimpinan DPR RI.

"Saat ini DPR akan fokus membantu pemerintah dalam penanganan virus korona. Termasuk dalam dampak sosial dan ekonomi," ujar Puan.

Puan mengatakan terkait penanganan wabah korona DPR mendukung langkah pemerintah, negara harus hadir secara jelas dan nyata di tengah masyarakat. Memberikan rasa tenang dan aman.

"Kami menekankan lagi agar upaya-upaya penanganan dipercepat memperbanyak fasilitas dan alat untuk tes. Juga dicarikan solusi agar layanan tes virus korona diberikan secara gratis pada masyarakat. Begitu juga masker dan hand sanitizer.

Komisi-komisi terkait dngan Gugus Tugas Covid-19, diharapkan proaktif membantu dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Anggota DPR Fraksi NasDem, Willy Aditya, mengatakan dalam kondisi saat ini, poduk legislasi terpaksa harus dikesampingkan dulu. Karena bagaimanapun harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh pihak.

Willy mengatakan bahwa pilihan kerja jarak jauh sulit untuk diwujudkan. Selain belum teruji, juga karena secara aturan memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan.

"Kerja jarak jauh secara aturan tidak dapat dilakukan karena ada syarat kuorum salah satunya," ujarnya.

Nantinya bila ditunda, selama belum kembalu memulai masa sidang, DPR akan memaksimalkan fungsi pengawasan. Baik di dapil atau pada mitra-mitra kerja. Termasuk dalam hal menangani wabah korona. (OL-4)