Mendagri Minta Pemda Ikut Pangkas Dana Perjalanan Dinas dan Rapat

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah, ketua DPRD dan anggota, serta aparatur sipil negara di daerah, hari ini.

Surat Edaran Nomor 440/2436/SJ itu berisi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan pemerintah daerah.

"Diminta kepada Saudara/Saudari Gubernur/Bupati/Wali Kota sesuai situasi kondisi di wilayah masing-masing untuk melaksanakan langkah-langkah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," ujar Mendagri di dalam surat edaran yang diterbitkan di Jakarta itu.

Salah satu isinya yakni meminta penyelenggara pemerintahan daerah (kepala daerah dan DPRD) mengoptimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, antara lain untuk kebutuhan rumah sakit daerah, pengadaan masker, hand sanitizer (pembersih tangan), dan thermal gun (alat ukur suhu) yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Jokowi Alihkan Anggaran Dinas Rp40 T Demi Topang Daya Beli Rakyat

Tito meminta Pemda melakukan revisi anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya, antara lain pengurangan biaya rapat/pertemuan dan perjalanan dinas, pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan melakukan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga

Selain itu, penyelenggara pemerintahan daerah memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Tidak lupa, Mendagri menghimbau penyelenggara pemerintahan daerah dan aparatur sipil negara mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat, dan sosialisasi.

Apabila terdapat rapat/pertemuan yang harus dihadiri dalam rangka menjalankan tugas kedinasan, penyelenggara pemerintahan daerah dan aparatur sipil negara hendaknya memanfaatkan sarana telekonferensi atau video konferensi.

"Seluruh Kepala Daerah, DPRD tingkat Propinsi dan Kabupaten serta Aparatur Sipil Negara (ASN) menyesuaikan sistem kerja dan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (Work from Home).  Penyesuaian sistem kerja ini harus mengacu  pada SE MenPan-RB No 19/2020 tanggal 16 Maret 2020," tambah staf khusus Mendagri Kastorius Sinaga dalam kesempatan berbeda.(Ant/OL-4)