Marzuki dan Mubarok Melawan Dinasti Politik

DUA kader senior Partai Demokrat Marzuki Alie dan Achmad Mubarock melancarkan serangan jelang partai itu menyelenggarakan kongres mulai kemarin di Jakarta.

Marzuki menuding kongres pada 14-16 Maret 2020 itu demi memuluskan dinasti politik di Partai Demokrat, yakni memuluskan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. “Kongres yang dibuat mendadak, menutup ruang terjadinya kontestasi yang demokratis, hanya karena ambisi untuk melanjutkan politik dinasti,” katanya seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @marzukialie_MA, (13/3).

“Kongres hajatan besar yang melibatkan publik sebagai bagian dari kampanye politik, diabaikan hanya karena ­ingin melanjutkan kepentingan kelompok,” tambah mantan Ketua DPR itu.

Kepala Divisi Advokasi, Bantuan Hukum dan Komunikator Politik DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan yang bilang berbicara soal dinasti politik di Demokrat itu pasti tidak mengenal demokrasi di dalam Demokrat. ‘’Senior partai, tapi tak mengenal partainya. Memalukan,” terangnya.

Menurut dia, Marzuki berstatus mantan kader Partai Demokrat dan pernah berhasrat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat serta pernah menikmati kenikmatan hidup dan kenikmatan demokrasi di Partai Demokrat.

Ia menilai Marzuki lupa becermin atau tidak memiliki cermin di rumahnya. “Orang yang pernah merasakan dan menjadi pelaku demokrasi di partai menuduh partai tidak demokratis, manusia macam apakah ini? Lagipula kalau benar Marzuki Alie telah menjadi kader Gerindra, amatlah tak elok bicara negatif urusan internal Partai Demokrat,” paparnya.

Selain Marzuki, kata dia, Achmad Mubarock memberikan opini yang juga miring kepada ketua umum dan juga kepada juniornya di partai. Bahkan tanpa perasaan ketika Demokrat masih berduka atas kepergian istri SBY, Ani Yudhoyono, Mubarok dan kawan-kawannya pernah mengajukan Kongres Luar Biasa untuk mengganti SBY.

“Kejam dan tak berperasaan. Mubarok juga menuduh Demokrat tidak demokratis, tapi dirinya deklarasi untuk maju sebagai caketum dalam ruang demokrasi di partai. Logika yang aneh. Artinya, tidak ada larangan sepanjang memenuhi syarat dan mendapat dukungan dari pemilik suara yaitu DPC, DPD, DPP, dan Ormas Sayap Partai.’’ (Cah/Pro/P-1)