Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat membantah tudingan Kongres kelima yang akan digelar besok, Minggu (15/3) di JCC, Jakarta dibayangi politik dinasti. Pasalnya penentuan pemimpin baru atau tepatnya pengganti Ketua Umum saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbuka bagi semua kader untuk berkontestasi.
Hal itu menanggapi tudingan senior partai yang berkuasa 2004 hingga 2014 itu yakni Marzuki Alie dan Achmad Mubarok yang menilai kongres kali ini dapat dipastikan untuk memberi karpet merah bagi duo putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Keduanya berpotensi kuat menjadi penerus SBY.
"Saya harus bilang yang ngomong adanya dinasti politik di Demokrat itu pasti tidak mengenal demokrasi di dalam Demokrat. Senior partai tapi tak mengenal partainya. Memalukan," terang Kepala Divisi Advokasi, Bantuan Hukum dan Komunikator Politik DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada Media Indonesia, Sabtu (14/3).
Menurut dia, Marzuki berstatus mantan kader Partai Demokrat dan pernah berhasrat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat serta pernah menikmati kenikmatan hidup dan kenikmatan demokrasi di Partai Demokrat.
Marzuki pernah maju dan tidak dihalangi ikut kontestasi perebutan kursi Ketua Umum Partai. Ia pernah menikmati nikmatnya jadi Ketua DPR, pernah menikmati posisi sebagai Sekjen Partai Demokrat. Lantas atas semua jabatan, posisi dan kenikmatan demokrasi bisa bertarung jadi Ketua Umum.
"Logika pikiran sebelah mana yang dipergunakan oleh Marzuki untuk menuduh Demokrat tidak demokratis dan membangun dinasti politik? Sungguh logika berpikir sesat dan cenderung menjadi fitnah," ungkapnya.
Ia menilai Marzuki lupa bercermin atau tidak memiliki cermin di rumahnya.
"Orang yang pernah merasakan dan menjadi pelaku demokrasi di partai menuduh partai tidak demokratis, manusia macam apakah ini? Lagi pula kalau benar Marzuki Alie telah menjadi kader Gerindra, amatlah tak elok bicara negatif urusan internal partai Demokrat," paparnya.
Selain Marzuki, kata dia, Achmad Mubarock memberikan opini yang juga miring kepada ketua umum dan juga kepada juniornya di partai. Bahkan tanpa perasaan ketika Demokrat masih berduka atas kepergian istri SBY, Ani Yudhoyono, Mubarok dan kawan-kawannya pernah mengajukan Kongres Luar Biasa untuk mengganti SBY.
baca juga: Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sudah Mencapai 297 Kasus
"Kejam dan tak berperasaan. Mubarok juga menuduh Demokrat tidak demokratis, tapi dirinya deklarasi untuk maju sebagai Caketum dalam ruang demokrasi di partai. Logika yang aneh. Artinya tidak ada larangan sepanjang memenuhi syarat dan mendapat dukungan dari pemilik suara yaitu DPC, DPD, DPP dan Ormas Sayap Partai," pungkasnya.
Sementara itu tidak banyak beredar nama yang akan bertarung memperebutkan kursi SBY. Sejauh ini baru terdapat satu nama yang paling mencuat yakni putra sulung SBY, Agus dan mekanisme penentuan ketua umum partai ini berpotensi aklamasi. (OL-3)
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melakukan kunjungan kerja intensif ke Kabupaten Aceh Tamiang.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional utang Kereta Cepat.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa, dalam menghadapi bencana banjir Sumatra yang begitu masif, seluruh elemen pemerintah wajib bergerak cepat dan tepat.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved