Sabtu 14 Maret 2020, 10:53 WIB

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sudah Mencapai 297 Kasus

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sudah Mencapai 297 Kasus

MI/Pius Erlangga
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo.

 

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah memasuki tahapan pendaftaran calon jalur perseorangan. Meskipun ada penetapan pasangan calon di daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima ada 297 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia berdasarkan data per 10 Maret 2020.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menuturkan Bawaslu telah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendalami kasus-kasus tersebut. Dari 297 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN, sebanyak 245 kasus pelanggaran yang telah selesai diperiksa, 26 kasus dalam proses pemeriksaan, dan 31 kasus dihentikan.

"Dugaan pelanggaran netralitas ASN paling banyak terjadi di Provinsi Maluku Utara sebanyak 39 kasus," ujar Ratna, mengutip siaran pers Bawaslu pada Jumat (13/3).

Pelanggaran netralitas ASN kedua terbanyak diikuti Nusa Tenggara Barat dengan 38 kasus dan Sulawesi Tenggara 31 dugaan, lalu di provinsi Jawa Timur, Bawaslu menemukan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 15 kasus, salah satu ada di Kabupaten Mojokerto.

"Dari 15 kasus di Mojokertro, direkomendasikan, kami rekomendasikan ke KASN sebanyak 13 kasus. Sementara 2 kasus dihentikan,” imbuhnya.

Disampaikannya bahwa dugaan pelanggaran netralitas ASN antara lain mendeklarasikan diri sebagai bakal calon atau bahkan mendaftarkan diri sebagai bakal calon melalui jalur partai politik atau perseorangan.

Selain itu, ada pula upaya menguntungkan salah satu bakal calon dengan menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon, mengajak untuk mendukung salah satu calon, memberikan dukungan melalui media sosial (medsos) atau media massa dan alat peraga kampanye (APK).

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, tuturnya, antara lain sosialisasi netralitas ASN sebagai upaya pencegahan dalam mengantisipasi munculnya pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilihan (pilkada).

“Bawaslu berkeinginan, jangan sampai ASN jadi korban dalam kontestasi pilkada," imbuhnya.

Sosialisasi dilakukan berdasarkan laporan dan data-data pelanggaran yang ada. Pelanggaran netralitas ASN, imbuhnya, cukup tinggi mengingat hal serupa juga terjadi pada pemilihan umum (pemilu) 2019.

Bawaslu mencatat ada 519 pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Adapun ASN yang terbanyak melakukan pelanggaran ialah guru, kemudian camat, dan staf di jajaran masing-masing pemerintah daerah.

Dia mencontohkan, di Sulawesi Selatan ada 15 camat yang diperiksa karena terlibat pada kegiatan kampanye Pemilu 2019. Setelah direkomendasikan ke KSAN, mereka dikenakan sanksi penurunan jabatan dari camat menjadi staf biasa. (Ind/0L-09)

Baca Juga

ANTARA/Kemal Tohir

Polri Tegaskan Penangkapan Sugi Nur Sesuai Prosedur

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 09:07 WIB
Sugi Nur ditangkap lantaran dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan...
Dok MI

Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:34 WIB
Tuntutan menuntaskan kasus dengan cepat bisa membuat kesehatan jiwa polisi...
MI/Susanto

Sidang Vonis Benny Tjokrosaputro Digelar Hari Ini

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:28 WIB
Benny dinilai terbukti merugikan keuangan negara Rp16,8 triliun terkait pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS serta melakukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya