Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DALAM sepekan lalu terjadi sedikitnya dua pertemuan antartokoh politik yang memancing spekulasi. Pertama, pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Kedua, kedatangan Zukifli Hasan ke Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo. Zulkifli baru saja terpilih kembali sebagai ketua umum dalam kongres Partai Amanat Nasional (PAN) di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan walau ada dugaan membahas kerja sama dalam pilkada, kecil kemungkinan Demokrat dan Golkar membahas koalisi di pemerintahan. Hal itu karena hingga saat ini masih ada jarak antara Demokrat dengan PDI Perjuangan.
"Kalau Demokrat sepertinya tidak akan bisa masuk koalisi dan mendapat kursi di kabinet. Karena kita tahu konstruksi politik Demokrat masih terhalang PDIP," ujar Ujang, ketika dihubungi, Sabtu (7/3).
Lain halnya dengan petemuan Zulkifli Hasan atau Zulhas dengan Jokowi. Menurut Ujang, PAN terlihat jelas tengah mengambil ancang-ancang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi.
"Pada 2019 PAN jadi oposisi karena faktor Amien Rais, lalu saat ini Amien Rais dianggap kalah dari Zulhas di kongres. PAN sepertinya langsung mengambil ancang-acang agar mendapatkan kursi di kabinet," tutur Ujang.
Ujang menjelaskan perubahan sikap politik pada PAN sebenarnya bukan hal yang aneh. Pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya PAN juga kerap berpindah-pindah koalisi.
Politikus PAN Dradjad Wibowo mengatakan sejak awal ditetapkan kembali menjadi ketua umum PAN, Zulhas sudah menyatakan akan menentukan arah politik PAN.
"Kalau soal apakah PAN akan bergabung dengan koalisi Presiden Jokowi atau tidak, setelah kongres kemarin Bang Zul mempunyai mandat untuk memutuskannya," ujar Dradjad, Sabtu (7/3).
Dradjad mengatakan belum diketahui keputusan final Zulhas mengenai posisi PAN. Namun, Zulhas pasti akan berdiskusi terlebih dulu dengan internal PAN atau pihak lain yang terkait sebelum menentukan keputusan. (Pro/P-2)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
MUSYAWARAH Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tengah dipastikan berlangsung mulai 24 hingga 25 Augustus 2025.
Partai Golkar menyatakan akan menyiapkan posisi khusus bagi Setya Novanto jika ia memutuskan kembali aktif di partai.
Politikus Partai Golkar Soedeson Tandra merespons soal polemik Setya Novanto yang bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi dari pemerintah
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved