KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) menilai sosialisasi Omnibus Law, khususnya RUU Cipta Kerja yang siap dibahas DPR belum maksimal. Hal itu membuat banyak persepsi dan asumsi di masyarakat.
"Kami melihat belum maksimal sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Pak SBY ingin agar pemerintah dalam hal ini presiden atau Menko Perekonomian menjelaskan kepada masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/3).
Baca juga: Pemblokiran Paspor WNI Eks ISIS Diproses
Syarief mengatakan, SBY menilai Omnibus Law penuh dengan pandangan berbeda dari masyarakat. Itu karena belum ada sosialisasi dan komunikasi yang utuh dari pemerintah sebagai pengusul. Bukan hanya pada masyarakat, tetapi juga pada fraksi-fraksi di DPR.
"Kalau misal presiden tidak bisa, bisa dilakukan oleh menko perekonomian. Secara gamblang dijelaskan agar semua pihak bisa mengerti. Intinya di situ," ujar Syarief.
Ia mengatakan kalau setelah dikomunikasikan diketahui bahwa Omnibus Law memang berpihak pada rakyat, Demokrat akan mendukung penuh.
"Kami yakin kalau rakyat mengerti dan memang betul ada keberpihakan kepada rakyat, tentu partai Demokrat akan mendukung. Tapi kalau ada yang perlu diperbaiki, partai Demokrat siap memberikan masukan," ujar Syarief.
Diungkapkan Syarief bahwa SBY telah menyampaikan masukannya terkait Omnibus Law tersebut kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Mereka bertemu di Cikeas pada Kamis, (5/3).
"Jadi karena fraksi Demokrat belum mendapatkan penjelasan yang utuh maka tentunya melalui partai Golkar itu bisa ada satu komunikasi yang bagus intinya kita siap berkomunikasi untuk bekerja membangun bangsa ini ke depan," ujar Syarief. (OL-6)
