Rekomendasi PPP Untuk Pilkada Teluk Bintuni Tak Sesuai Survei

KETUA Bidang Sosial dan Politik Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) Basri M, menyayangkan sikap Ketua DPC PPP Bintuni Joko Lingara terhadap rekomendasi DPP PPP untuk calon bupati dan wakil bupati pada pilkada Bintun, Papua Barat. untuk periode 2020-2025.

Menurut Basri, hal ini sangat berbanding terbalik, dengan hasil survei yang dikeluarkan  lembaga survei Indobarometer dan LSI sebagai lembaga survei yang akuntabel. Dari hasil survei tersebut, menempatkan pasangan Petrus-Matre Kokop pada peringkat yang paling atas dan mengungguli calon bupati yang lain termasuk Ali bauw.

"Kenapa pernyataan ketua DPC PPP Bintuni Joko Lingara berbanding terbalik dengan hasil survei, kalau merujuk pada hasil survei seharusnya DPP PPP dan DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni memilih pasangan yang punya peluang yang paling besar, dan memenangkan pertarungan Pilkada di Kabupaten teluk Bintuni," kata Basri.

"Karena rekomendasi itu adalah ukuranya hasil survey, maka yang paling cocok DPP PPP harus memberikan rekomendasi partai kepada pasangan Petrua-Matre Kokop karena hasil surveinya signifikan mencapai 57,4% jika dibandingkan dengan pasangan yang lain yang di bawah 8 % yang tidak punya peluang menang," ujar Basri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/3).

Maka dari itu, Basri melihat DPP PPP dalam memberikan rekomendasi partai untuk Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni melenceng dan tidak objektif dalam mengeluarkan rekomendasi. Basri menduga, Ketua DPC PPP Joko Lingara belum membaca hasil survei dari Indobarometer dan LSI.

"Karena dari berbagai media terpercaya di Bintuni dan Papua barat memberitakan posisi pasangan calon Petrus-Matre Kokop di puncak klasemen untuk pilkada Bupati Bintuni, atau mungkin sudah baca hasil survey tapi mengabaikan hasil survey tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut, kata Basri Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) akan memberikan masyarakat Bintuni pendidikan politik yang baik agar bisa menjalankan demokrasi yang baik dan jujur. 

"Jadi kita harus memberikan pendidikan politik yang baik buat masyarakat Bintuni agar kita berdemokrasi yang baik dan jujur dimana tidak menyesatkan dan membingungkan masyarakat Bintuni dalam menghadapi pilkada Bintuni 2020-2025," tuturnya.

"Maka menurut kami, Rekomendasi yang dikeluarkan DPP PPP harus dianulir dan dipertimbangkan kembali. Karena tidak sesuai dengan hasil survei dan fakta lapangan di Kabupaten Teluk Bintuni," jelas Basri. (RO/OL-09)