Bersih-Bersih Kampus dari Radikalisme

PARA rektor yang tergabung dalam Forum Rektor ­Penguat Karakter Bangsa bertekad membersihkan kampus dari radikalisme dan mencegah paham yang mengusik ­ideologi bangsa itu masuk perguruan tinggi. 

Hal itu mengemuka kemarin saat mereka melakukan audensi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait dengan pencegahan radikalisme di perguruan tinggi.

Koordinator Forum Rektor ­Penguat Karakter Bangsa Profesor Karomani mengatakan para rektor berinisiatif membentuk forum bagi para rektor untuk memperkuat karakter bangsa. Sejauh ini, baru sekitar 30 rektor dari universitas negeri yang bergabung dalam forum yang diinisiasi satu bulan lalu tersebut.

Pembentukan forum rektor menyikapi isu masuknya paham radikal ke universitas. Menurut Karomani, Wapres berpesan agar kampus dibenahi dengan ­penguatan ideologi kebangsaan.

“Karena lulusan universitas itu akan masuk ke setiap institusi negara dan kita harus memastikan bahwa steril dan radikalisme tidak bisa masuk ke kampus,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Karomani yang merupakan ­Rektor Universitas Lampung menyampaikan langkah strategis yang akan diambil, antara lain dengan dialog dan seminar terkait ideologi yang melibatkan para mahasiswa. “Saya kira bisa kita lakukan dan mahasiswa sangat senang dengan hal-hal seperti itu.”

Sekretaris Forum Rektor ­Penguat Karakter Bangsa Prof Fathur Rokhman yang juga Rektor Universitas Negeri Semarang menekankan perlunya mengembangkan komitmen bersama mengenai ideologi kebangsaan dan antisipasi radikalisme di perguruan tinggi. Hal tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh sivitas akademika.

Pada November 2017, survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan sekitar 37% pelajar dan mahasiswa setuju mengenai konsep jihad berperang melawan nonmuslim. Kendati demikian, masih dalam survei yang sama, sekitar 85% pelajar dan mahasiswa juga meyakini demokrasi sebagai sistem terbaik bagi negeri ini.

Cegah korupsi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tantangan terhadap ideologi Pancasila di antaranya berkembangnya ajaran radikal dan kurangnya keteladanan dari tokoh atau pejabat. Selain itu, berkurangnya pendidikan tentang Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi, serta pengaruh budaya luar yang berbeda dengan nilai-nilai Pancasila.

“Ada tokoh yang hanya pintar ngomong, pejabat yang hanya ngomong tidak memberi contoh. Berpidato, mari kita tegakkan hukum, tapi melanggar hukum. Mari kita berantas korupsi, tapi diam-diam korupsi, itu tidak memberi keteladanan,” cetus Mahfud saat membuka kegiatan Forum Wawasan Kebangsaan di Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin.

Mahfud mengingatkan disorientasi merupakan salah satu penyebab kehancuran bangsa. Saat itu  pejabat-pejabat pemerintah dan kebijakan pemerintah keluar dari tujuan negara, banyak korupsi.

Jika disorientasi terus berlanjut, akan terjadi ketidakpercayaan publik. Itu harus dicegah.

“Peran perguruan tinggi sangat penting karena para koruptor 90% lulusan perguruan tinggi. Maka perlu membangun kesadaran kolektif, membangun wawasan baru dengan berwawasan Pancasila,” tandas Mahfud. (Ant/P-2)