BPIP hanya Perlu Fokus Bekerja, bukan Puasa Komentar

KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi seharusnya fokus menjalankan peran dan tugasnya dalam mempertebal pemahaman masyarakat mengenai ideologi. Hal itu lebih penting dibandingkan menanggapi keterangannya yang kontroversial.

"Sebenarnya kalau mencermati apa yang saya sampaikan bukan meminta Kepala BPIP berpuasa (memberikan keterangan), tetapi minta lebih fokus kepada tugas yang dbebankan BPIP dari Presiden," kata Anggota Komisi II DPR RI asal Fraksi PDIP Johan Budi kepada Media Indonesia, Sabtu (29/2).

Baca juga: Tuai Kecaman, Kepala BPIP Yudian Wahyudi Klarifikasi Pernyataan

Menurut dia, Kepala BPIP perlu meningkatkan konsentrasinya terhasap pesan dan amanat Presiden Jokowi mengenai pembumian Pancasila. Kemudian pemberian keterangan menyangkut capaian dan program BPIP bisa dilimpahkan kepada juru bicara.

"Dan saya menyarankan agar ada juru bicara atau humas yang menjelaskan day by day seperti lembaga yang lain kegiatan BPIP kepada media. Jadi itu tidak harus dilakukan oleh Kepala BPIP megingat beberapa statementnya menuai pro dan kontra," paparnya.

Ia menjelaskan masyarakat dan wakil rakyat sangat mengharapkan peran BPIP dalam menumbuh kembangkan ideologi lebih optimal. "Kita lihat aja ke depannya seperti apa dan kita tunggu kerja kerja Kepala BPIP," pungkasnya.

Sebelumnya mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ini menyayangkan keterangan Yudian mengenai tantangan pembumian Pancasila. Hal itu menuai pro kontra karena dinilai mempertentangkan kepercayaan tertentu dengan Pancasila.

Yudian pun memutuskan untuk mengerem bicara. Bahkan ia mengaku akan belajar terlebih dahulu sebelum menyampaikan keterangan kepada khalayak khususnya media massa selama setahun.

"Kira-kira setahunlah, saya belajar dulu. Semua yang permulaan kan sulit ya. Harus belajar dulu, mengamati-amati dulu," katanya, di Yogyakarta, Sabtu (29/2).

Keputusan itu diambilnya untuk menghindari ucapan kontroversial atau dalam istilahnya terpeleset. Saran dari sejumlah pihak termasuk Johan Budi dari evaluasi kererangan sebelumnya menjadi masukan yang baik.

"Itu yang namanya kalau dalam Islam amar maruf nahi munkar. Amar maruf itu DPR memerintahkan kepada saya melakukan yang baik-baik. Kalau di depan publik pakai draft gitu, pakai humas kaya gitu jadi subjektivitas saya tidak terlalu menonjol," pungkasnya. (Cah/A-1)