Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah menginstruksikan seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk segera membelanjakan anggaran yang mereka miliki.
Instruksi tersebut disampaikan untuk mendorong kegiatan perekonomian di daerah-daerah. Dengan perputaran uang yang cukup kencang, pemerintah berharap konsumsi masyarakat di daerah bisa terjaga hingga akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Surat edaran sudah saya sampaikan. Dalam rapat dinsetiap provinsi juga sudah saya disampaikan. Tolong, anggaran-anggaran yang ada di daerah, APBD, transfer pusat, itu segera dimanfaatkan," ujar Tito di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/2).
Tito menekankan, jika ada kepala daerah yang tidak mengikuti program nasional tersebut, pemerintah pusat bisa menjatuhkan sanksi sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
"Ada 21 pasal yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi kepala daerah. Ada sanski-sanksi. Mulai dari teguran pertama, teguran kedua hingga penarikan kewenangan," tegas Tito.
Ia mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan realisasi anggaran di daerah, mulai dari tingkat kota, kabupaten hingga provinsi.
"Kita tidak ingin uang pemerintah daerah hanya mengendap saja. Uang itu harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga daya tahan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi akan kuat," ucap dia.
Ia mengungkapkan, per 19 Februari 2020, transfer dana ke daerah sudah mencapai Rp1,3 triliun. Jumlah tersebut, lanjut dia, empat kali lebih besar dari realisasi di periode yang sama di tahun sebelumnya.(OL-4)
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved