Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem dan Golkar sepakat untuk pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) digelar terpisah, tak lagi serentak seperti 2019.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat menyampaikan pidato pada acara Konsolidasi dan Malam Ramah Tamah Partai Nasdem bersama Ketua Umum di salah satu hotel di Kota Medan, Rabu (19/2) malam.
"(Pemilu) Harus terpisah. Pemilu legislatif terlebih dahulu, baru menyusul Pilpres," ujarnya.
Kesepakatan itu, kata Surya merupakan hasil pertemuan dengan petinggi partai Golkar yang dilakukannya belum lama ini.
Selain bersepakat soal mekanisme pileg dan pilpres, lanjut Surya, NasDem-Golkar juga sepakat untuk memertahankan angka presidential treshold saat ini. NasDem dan Golkar juga kata Surya Paloh sepakat menaikkan parlementary treshold dari 4 persen menjadi 7 persen.
Baca juga : Surya Paloh Minta Kader NasDem Total Dukung Omnibus Law
Yang tak kalah penting, lanjut Surya, NasDem dan Golkar sepakat mencari caleg-caleg yang mampu membangun sinergitas antara NasDem dan Golkar.
Dia Mengatakan sinergitas antara NasDem dengan Golkar dapat memberikan suasana politik yang baru ke depan. Sinergi ini juga dapat menjaga stabilitas nasional dan pemerintahan Joko widodo.
Surya Paloh menyebutkan sinergi kedua parpol juga menyentuh pada penerbitan Omnibus Law.
"Dan terakhir, NasDem berpesan, jangan jauh-jauh dari Nasdem kalau mau maju," katanya.
Pada kesempatan itu Surya Paloh juga memperkenalkan menantu Joko Widido, Bobby Afif Nasution, kepada para peserta. Surya pun tanpa canggung menyebut Bobby merupakan calon Wali Kota Medan.
"Hadir di tengah-tengah kita, berdiri dulu. Coba tepuk tangan semua. Ini adalah Bobby, calon Wali Kota Medan," cetus Surya.
Para peserta pun bertepuk tangan dan sempat bersorak dalam momentum itu.
"Kita suruh seluruh partai mencalonkan dia dulu, baru terakhir NasDem. Walaupun sebenarnya NasDem lah yang utama," kata Surya lagi.
Baca juga : NasDem Pertanyakan Metode Survei Negara Institute
Surya Paloh berharap Bobby dapat terpilih menjadi Wali Kota Medan dalam pilkada pada tahun ini. Dia pun yakin Bobby dapat membuat Medan menjadi lebih baik.
Menurut Surya, dirinya memiliki ikatan yang kuat dengan kota ini karena dibesarkan di Medan. Karena itu ia sangat ingin kemajuan dapat diwujudkan di Kota Medan.
Sebelumnya Surya mengatakan, tanpa terasa sudah tiga kali pergantian Presiden NasDem hadir sebagai salah satu kekuatan politik Tanah air.
Surya Paloh meminta pengurus, kader dan simpatisan untuk bersungguh-sungguh menegakkan kebijakan dan komitmen partai. Yang mana selama ini NasDem telah dan akan terus menjalankan fungsi dan perannya menegakkan demokrasi Indonesia.
Dia mengatakan ada cahaya terang bersama NasDem bila pengurus, kader dan simpatisan berkomitmen dengan visi dan misi partai serta mau bersyukur.(OL-7)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved