Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung meluruskan kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo dilarang berkunjung ke Kediri, Jawa Timur, agar tidak bernasib buruk. Mitos yang beredar, petinggi yang berkunjung ke Kediri akan bernasib buruk atau lengser dari jabatan.
"Beritanya yang muncul Jokowi takut ke Kediri. Kan kita tahu Presiden kita ini tidak takut ke mana-mana. Mau ke mana saja, ke Afghanistan saya juga mendampingi. Apalagi hanya ke Kediri," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).
Politikus PDIP itu menepis bahwa dirinya yang melarang Presiden Jokowi ke Kediri. Ia meluruskan bahwa kabar tersebut muncul saat dirinya berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, ucap Pramono, pengasuh Ponpes Lirboyo KH Abdullah Kafabihi Mahrus menyebut ada mitos pejabat datang ke Kediri biasanya mengalami nasib buruk. Hal itu terjadi kepada Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyambangi Kediri dan setelah itu dilengserkan dari jabatan.
Namun, imbuh Pramono, kata KH Abdullah menyatakan ada penangkal supaya terhindar dari nasib buruk itu yakni berziarah dan berdoa di makam ulama Syekh Al Wasil Syamsudin.
"Kan biasa suasana NU itu ketawa dan sebagainya. Saya lahir dan besar di Kediri sehingga saya tahu persis bahwa mitos itu memang ada. Karena yang diundang dalam acara reuni akbar dan muktamar itu Pak Wapres, sambil bercanda saya bilang kalau Pak Wapres monggo saja mau datang karena diundang dan beliau kiai, beliau tahu penawarnya," jelas Pramono.
Ia mengaku heran isu tersebut kemudian menjadi liar bahwa Jokowi dilarang berkunjung ke Kediri lantaran adanya mitos tersebut.
"Saya hanya merespons itu dan beliau secara terbuka mengundang Pak Wapres untuk hadir. Saya sambil bercanda, kalau Pak Wapres diundang kan ada mitos tadi nggak apa-apa karena beliau tahu penangkalnya, beliau juga salah satu tokoh NU dan ziarah ke makam itu hal biasa," imbuh Pramono.(OL-4)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved