Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung meluruskan kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo dilarang berkunjung ke Kediri, Jawa Timur, agar tidak bernasib buruk. Mitos yang beredar, petinggi yang berkunjung ke Kediri akan bernasib buruk atau lengser dari jabatan.
"Beritanya yang muncul Jokowi takut ke Kediri. Kan kita tahu Presiden kita ini tidak takut ke mana-mana. Mau ke mana saja, ke Afghanistan saya juga mendampingi. Apalagi hanya ke Kediri," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).
Politikus PDIP itu menepis bahwa dirinya yang melarang Presiden Jokowi ke Kediri. Ia meluruskan bahwa kabar tersebut muncul saat dirinya berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, ucap Pramono, pengasuh Ponpes Lirboyo KH Abdullah Kafabihi Mahrus menyebut ada mitos pejabat datang ke Kediri biasanya mengalami nasib buruk. Hal itu terjadi kepada Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyambangi Kediri dan setelah itu dilengserkan dari jabatan.
Namun, imbuh Pramono, kata KH Abdullah menyatakan ada penangkal supaya terhindar dari nasib buruk itu yakni berziarah dan berdoa di makam ulama Syekh Al Wasil Syamsudin.
"Kan biasa suasana NU itu ketawa dan sebagainya. Saya lahir dan besar di Kediri sehingga saya tahu persis bahwa mitos itu memang ada. Karena yang diundang dalam acara reuni akbar dan muktamar itu Pak Wapres, sambil bercanda saya bilang kalau Pak Wapres monggo saja mau datang karena diundang dan beliau kiai, beliau tahu penawarnya," jelas Pramono.
Ia mengaku heran isu tersebut kemudian menjadi liar bahwa Jokowi dilarang berkunjung ke Kediri lantaran adanya mitos tersebut.
"Saya hanya merespons itu dan beliau secara terbuka mengundang Pak Wapres untuk hadir. Saya sambil bercanda, kalau Pak Wapres diundang kan ada mitos tadi nggak apa-apa karena beliau tahu penangkalnya, beliau juga salah satu tokoh NU dan ziarah ke makam itu hal biasa," imbuh Pramono.(OL-4)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved