PARA khatib diharapkan tidak mengobarkan dakwah atau ceramah bernada intoleran kepada jemaahnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan sikap intoleransi yang dibangun bisa berakibat munculnya gejala radikalisme yang mengarah ke terorisme.
"Dalam khotbah jangan bangun narasi permusuhan seakan kita masih perang dengan Belanda," kata Wapres Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional dan Halaqah Khatib Indonesia, di Istana Wapres, Jakarta, kemarin.
Seharusnya, tambah Wapres, khatib berusaha membawa kemanfaatan dalam perbaikan kehidupan masyarakat. Apalagi, setiap omongan khatib berpotensi memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. "Perlu diarahkan ceramahnya agar bisa memberi kemanfaatan," ujarnya.
Karena itu, ujarnya, ceramah khatib jangan menimbulkan kegaduhan di masyarakat melalui ceramah yang provokatif. Ma'ruf mengatakan dakwah harus berada dalam bingkai ke-negaraan dan kebangsaan.
Menurut Ma'ruf, Indonesia sudah memiliki komitmen sebagai Negara Kesatuan NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara. "Karena itu, dalam perspektif Islam, artinya kesepakatan, titik temu. Saya sebutnya negara kesepakatan," tandas Wapres.
Pada kesempatan terpisah, Korps Bhayangkara menyosialisasikan upa-ya menangkal berkembangnya paham radikal di Indonesia.
Kapolres Blora AKB Antonius Anang mengajak pengurus pesantren dan para santri menanamkan benih tole-ransi antarumat beragama sejak dini. Ajakan itu disampaikan saat kunjungannya ke Pondok Pesantren Khozinatul Ulum di Kelurahan Mlangsen, Blora, Jawa Tengah, kemarin.
Anang juga meminta para santri mewaspadai berita bohong atau hoaks. "Saya harap jangan gampang terprovokasi berita hoaks. Itu yang saat ini sangat marak."
Anang menilai sejauh ini warga Blora mampu menjunjung tinggi toleransi dan menghargai perbedaan agama.
Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Khozinatul Ulum, Ahmad Labib Hilmi, menekankan pesantren merupakan tempat untuk mengajarkan pemahaman yang benar mengenai perbedaan di Indonesia. Menurutnya, ideologi Pancasila sudah berlandaskan syariat Islam. (Che/Tri/P-2)
