Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, mengaku tidak ingin mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pencarian tersangka kasus dugaan suap eks caleg PDIP Harun Masiku.
"Karena itu sudah ranah hukum, ranah hukum ada kewenangan di KPK sendiri, dan KPK memiliki kemampuan itu juga," kata Budi Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).
Menurut Budi, hal itu dilakukannya demi menghormati proses hukum yang tengah ditangani KPK terhadap kasus tersebut.
"Cepat atau lambat kami yakin pasti (KPK) dapat menyelesaikan proses tersebut," ucapnya.
Baca juga: KPK Periksa Advokat Donny Terkait Kasus Harun Masiku
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief meminta BIN turut membantu KPK memburu tersangka kasus suap Harun Masiku.
Andi mengatakan badan intelijen perlu membantu pencarian Harun guna membuktikan bahwa Kepala BIN Budi Gunawan tidak memiliki hubungan apa pun dengan PDIP. Menurut Andi, banyak pihak yang memposisikan Budi Gunawan berafiliasi dengan PDIP.
Diketahui, caleg PDIP itu masih buron sampai dengan saat ini walau telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 9 Januari 2020. Harun telah ditetapkan KPK masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 29 Januari 2020. (A-2)
BADAN Intelijen Negara atau BIN bertugas melakukan deteksi dan cegah dini berbagai ancaman, termasuk pandemi Covid-19.
Irwan menyebut pelaksanaan tes dilakukan untuk mempercepat penanganan covid-19 sesuai arahan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan.
Kegiatan itu dilakukan untuk mempercepat penanganan covid-19 sesuai arahan dari Kepala BIN Jenderal (purn) Budi Gunawan.
"Kami menyiapkan 500 alat rapid test antigen dan 25 medical intelligen untuk kegiatan ini," ujar Budi.
Adapun swab antigen ini digelar dengan mengerahkan tim Medical Intelijen Badan Intelijen Negara (BIN).
"Kita tidak bisa diam. Kita selalu bergerak melakukan tracking kepada seluruh masyarakat. Kita membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan swab antigen, termasuk PCR," ujar Irwan
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
BURONAN KPK Harun Masiku tercatat dalam daftar pemilih dalam Pilkada Jakarta. Dia bisa memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) 005, Rt 08, Rw 02, Grogol Utara.
OTT terhadap Edhy diakui Nawawi lebih mudah ketimbang usaha penangkapan Harun. Menurutnya, hal itu disebabkan karena Edhy menggunakan alat-alat komunikasi yang terbuka.
Kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan publik dan penuh teka-teki sejak 2020.
Untuk bisa memudahkan kembalinya HAR ke Indonesia, lanjut Ronny, membutuhkan kerja sama baik dengan Kementerian Luar Negeri, perwakilan maupun jalur kepolisian (Interpol).
Rumah kediaman istri dari Harun Masiku terlihat tertutup rapat sejak nama suaminya kembali ramai diberitakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved