Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEPALA Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, mengaku tidak ingin mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pencarian tersangka kasus dugaan suap eks caleg PDIP Harun Masiku.
"Karena itu sudah ranah hukum, ranah hukum ada kewenangan di KPK sendiri, dan KPK memiliki kemampuan itu juga," kata Budi Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).
Menurut Budi, hal itu dilakukannya demi menghormati proses hukum yang tengah ditangani KPK terhadap kasus tersebut.
"Cepat atau lambat kami yakin pasti (KPK) dapat menyelesaikan proses tersebut," ucapnya.
Baca juga: KPK Periksa Advokat Donny Terkait Kasus Harun Masiku
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief meminta BIN turut membantu KPK memburu tersangka kasus suap Harun Masiku.
Andi mengatakan badan intelijen perlu membantu pencarian Harun guna membuktikan bahwa Kepala BIN Budi Gunawan tidak memiliki hubungan apa pun dengan PDIP. Menurut Andi, banyak pihak yang memposisikan Budi Gunawan berafiliasi dengan PDIP.
Diketahui, caleg PDIP itu masih buron sampai dengan saat ini walau telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 9 Januari 2020. Harun telah ditetapkan KPK masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 29 Januari 2020. (A-2)
Rinny mengungkapkan bahawa ia tidak ingin 'terjebak' dengan tugas menyeleksi atau memeriksa orang tanpa adanya penambahan disiplin ilmu psikologi.
MAYAT berjenis kelamin laki-laki ditemukan mengambang di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (10/1).
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya mewaspadai ancaman aksi teror saat perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Setelah lulus kuliah, Herindra melanjutkan pendidikan Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1987. Dia meraih Adhi Makayasa Tri Sakti Wiratama atau lulusan terbaik pada angkatannya.
BIN juga diharapkan mampu melakukan koordinasi intelijen antar sesama lembaga yang tercantum dalam Undang-Undang Intelijen.
PRESIDEN Joko Widodo mengusulkan satu nama untuk menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan.
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku pegal-pegal setelah menulis nota pembelaan setebal 108 halaman.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel itu gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran.
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
Hasto mengeklaim tidak memiliki kedekatan pribadi dengan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR
Rios mengatakan, keterangan Hasto penting untuk kebutuhan pembuktian dalam persidangan kali in. Jika berkelit, bisa memperburuk pembelaannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved