Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Permasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendalami peristiwa kerusuhan yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
Kepala Bagian Humas dan protokol Ditjen PAS Rika Aprianti menyatakan tim gabungan Polri dan TNI telah melakukan pengamanan di Rutan.
"Tidak ada korban (jiwa). Penyebabnya masih dalam pendalaman," kata Rika saat dikonfirmasi, Rabu (12/2).
Baca juga: TNI Dikerahkan untuk Bantu Redam Ricuh Rutan Kabanjahe
Ia menyatakan pihaknya belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kronologi kerusuhan. Pihaknya melakukan pendalaman terkait kasus tersebut dan saat ini aparat fokus pada pengamanan, dan evakuasi penghuni rutan. Belum diketahui persis jumlah tahanan yang ada di sana dan maupun yang dievakuasi.
Sebelumnya, di Rutan Kabanjahe terjadi kerusuhan dan sempat terbakar pada Rabu (12/2) siang, sekitar pukul 12.00 WIB. Ratusan personel Polres Tanah Karo bersama aparat TNI setempat beserta petugas pemadam kebakaran mengamankan lokasi dan melakukan pemadaman. (A-2)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved