Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PERNYATAAN Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang menyebut agama kerap menjadi musuh Pancasila merupakan pemikiran ngawur. Pasalnya, semua agama menjadi fondasi lahirnya negara berikut ideologinya.
"Ini statement yang sangat ngawur. Agama apa pun tidak pernah menjadi musuh Pancasila, apalagi Islam, " terang Anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem Syamsul Luthfi kepada Media Indonesia, Rabu (12/2).
Menurut dia, semua tokoh agama di Indonesia ikut berjuang mendirikan republik ini. Dengan demikian agama apa pun tidak mungkin menjadi musuh Pancasila.
"Yang kadang menjadi masalah akhir-akhir ini adalah penafsiran keagamaan menyangkut paham keagamaan yang berbeda satu dengan yang lain dan bukan agama itu sendiri," ujarnya.
Baca juga: DPR Tunggu Surpres Omnibus Law dari Pemerintah
Oleh sebab itu, tokoh masyarakat asal Nusa Tenggara Barat ini meminta Yudian Wahyudi menarik pernyataannya tersebut.
"Pernyataan kontroversial ini harus ditarik lagi karena bisa menimbulkan reaksi keras dari segenap komponen bangsa," pungkasnya.
Kontroversi itu bermula dari wawancara Yudian dengan salah satu media daring. Ia memaparkan perjalanan Pancasila hingga era terkini.
Dia mengatakan terdapat kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingan mereka sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden.
"Si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," kata Yudian. (OL-1)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved