Mahfud Minta Anak-Anak WNI Eks IS Lapor Diri

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilahkan anak-anak warga negara Indonesia (WNI) eks Islamic State (IS) yang terlantar di Suriah untuk melaporkan diri kepada KBRI di Suriah. Pasalnya, selama ini, tidak ada laporan terkait keberadaan anak-anak para mantan kombatan IS tersebut.

"Ya kalau ada, ini silahkan saja lapor. Ini enggak ada. Hanya ada laporan dari pihak luar, bukan dari Indonesia. Indonesia sendiri sudah mencari ke sana. Sumbernya juga tidak pernah langsung ketemu orangnya,: kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/2).

Sejauh ini, pihaknya hanya mendapatkan laporan dari pihak luar soal keberadaan WNI eks IS. Bahkan, yang terbaru laporan dari Turki.

"Ya kita cuma ada laporan, anak sekian. Ini tadi baru ada laporan dari Turki anak sekian, perempuan sekian. Berapa ya, lima atau berapa gitu. Tapi enggak ada paspor, enggak ada apa-apa," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud Sebut Mantan Kombatan IS tidak Lagi WNI

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), telah mencari WNI yang berada di Suriah dan negara lain. Namun, pemerintah tidak pernah bertemu secara langsung.

"Udah, udah mengirim. BNPT udah ke sana, kita udah ke sana. Hanya ketemu sumber-sumber otoritas resmi aja. Di situ ada ini katanya, tapi orangnya enggak pernah menampakkan diri juga," jelas Mahfud.

Selain itu, dirinya membantah kabar yang menyebut bahwa kombatan IS asal Indonesia tersebut minta dipulangkan.

"Iya, mereka kan tidak pernah menampakkan diri. Paspornya dibakar. Itu kan hanya laporan. Bahwa ada itu. Lalu ada isu-isu mereka ingin pulang. Siapa, tidak ada. Minta pulang ke siapa, itu laporan kok. Laporan," kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan IS.

Mahfud, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2) menjelaskan keputusan tersebut karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman tindak terorisme.

Berdasarkan data yang dikemukakan Mahfud, terdapat 689 WNI yang merupakan teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter/FTF. (OL-1)