MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Tjahjo Kumolo mengatakan terus mempercepat sistem reformasi birokrasi. Ada sejumlah faktor yang harus dilakukan guna mencapai sistem reformasi birokrasi itu, seperti pembenahan sumber daya manusia (SDM), inovasi layanan publik, dan perampingan lembaga.
"Dalam reformasi birokrasi ini, kita mau forsir, kita kejar di 2022 untuk urusan sistem selesai," kata Tjahjo saat ditemui Media Indonesia, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut Tjahjo mengungkapkan reformasi birokrasi dimulai dari pembenahan SDM. Ia mengaku saat ini masyarakat banyak mendengar Kemenpan-Rebiro membatasi para aparatur sipil negara (ASN).
"Misalnya, kasus ASN pakai cadar, ya sebenarnya kita tidak melarang, silakan. Namun begitu, masuk kantor lepas cadar, dong. Lalu celana cingkrang, kalau di luar, ya silakan saja. Namun, kalau sudah di kantor, kan harus rapi. ASN itu melayani masyarakat, ada peraturannya," ucapnya.
Tak hanya sebatas cadar dan celana cingkrang, ia juga pernah menemukan kasus lain, seperti beberapa ASN yang mencoreng nama baik intansi.
"Kasus lainnya yang memiliki ketertarikan sesama jenis, saat itu ketahuannya jadi dia terekam dengan memakai atribut sehingga ia terbukti mencemarkan institusi. Kalau dia memakai pakaian bebas, sebenarnya tak ada masalah," tuturnya.
Ia mengungkapkan hal ini sudah seharusnya pihaknya tindak lanjuti secara tegas tentunya untuk melindungi nama baik bangsa dan negara.
"Namanya peraturan kita harus tegas, dong. Seperti kasus istrinya main media sosial suaminya dipecat, kita harus keras soal ini kalau enggak berabe nanti. Jadi ya memang dalam konteks penataan ini cukup penting, harus ditegaskan," tukasnya.
Mengenai perampingan birokrasi, Tjahjo menegaskan harus dilakukan guna merespons keluhan masyarakat tentang birokrasi yang merepotkan dan menjawab tuntutan birokrasi yang dinamis.
"Misalnya, pembuatan KTP sudah gratis yang seharusnya sehari, tapi malah kode mau selesai satu hari atau dua hari, sampai sekarang masih ada yang komplain. Alasannya belangko habis," jelasnya.
Sementara itu, untuk faktor inovasi layanan publik, saat ini pihaknya memiliki Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang bertugas mengevaluasi seluruh layanan publik tiap kementerian lembaga. "Jadi ada evaluasinya, dan kalau dia berhasil lolos (mendapatkan nilai baik) dapat tunjangan dari Kementerian Keuangan," sebutnya.
Kendati sejumlah tantangan ke depannya nanti akan ditemukan, ia optimistis reformasi birokrasi selesai dalam lima tahun. "Lima tahun ini saya optimis bisa menyelesaikan semuanya," tegasnya.
Sementara itu, menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), Tjahjo meminta para ASN untuk tidak ikut berurusan dalam pilkada seperti masuk ke tim sukses satu pasangan calon. (Rif/P-5)
