Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku sudah mendapat restu dari DPR melalui Komisi I untuk mengirim bantuan untuk mengatasi kebakaran hutan di Australia. Pemberangkatan akan dilakukan dari Halim Perdanakusuma ke Kupang, NTT dan dilanjutkan ke Rosemount, Australia, pada Sabtu, 1 Februari.
"Jadi tadi rapat dengar pendapat dengan Komisi I terkait dengan rencana pengiriman 1 Satuan Setingkat Peleton (SST) yang terdiri dari batalion semi konstruksi TNI AD, batalion Marinir, dan dinas konstruksi dari AU yang rencananya akan kita berangkatkan besok tanggal 1 dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU melalui Kupang," katanya usai memenuhi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).
Baca juga: Jokowi: Shio Saya Kerbau, Katanya Mesti Kerja Lebih Keras
Rute perjalanan personel TNI dari Kupang menuju Rosemount menggunakan pesawat udara, kemudian menyusuri jalan darat sejauh 490KM untuk sampai ke distrik Eden, tempat prajurit TNI akan membantu penanganan kebakaran hutan.
"Tugas kami membantu pemerintah Australia dalam rangka memadamkan kebakaran yang ada di sana. Namun, kita diberikan wilayah yang sudah ditentukan berdasarkan hasil assessment dari TNI dan BNPB yang rencananya juga akan hadir di wilayah Distrik Eden," paparnya.
Keputusan ini, lanjut dia, atas sepengetahuan dan persetujuan pemerintah dan DPR. "Komisi I menyetujui dan tanggal 1 akan saya berangkatkan dari Halim segera kupang menuju Australia," pungkasnya. (OL-6)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved