Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BERKAS tersangka Bartholomeus Toto dinyatakan lengkap. Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang itu berstatus tersangka dalam kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.
"Hari ini, saya menandatangani berkas saya sudah P21, kalaupun sampai saat ini saya tidak mengerti apa yang ditersangkakan kepada saya," ujar Toto seusai pemeriksaan di KPK (17/1).
Plt Jubir KPK Ali Fikri mengungkapkan berkas tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
"Hari ini dilalukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka BTO, tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, ke penuntutan tahap dua. Rencana sidang akan dilakukan di PN Bandung," terang Ali.
Toto juga mengungkapkan akan bersiap menjalani persidangan di PN Bandung.
"Sudah P21, akhir bulan mungkin saya ke Bandung," pungkasnya.
Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, untuk mengurus perizinan proyek pembangunan Meikarta. Menurut KPK, Bartholomeus Toto menyetujui setidaknya lima kali pemberian kepada Neneng, baik dalam bentuk dollar Amerika Serikat dan rupiah dengan nilai total Rp10,5 miliar. (OL-8)
AKTIVITAS hunian di sejumlah kawasan kota baru di Koridor Timur Jakarta menunjukkan tren yang semakin aktif sepanjang 2025.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Pemanfaatan kawasan juga terlihat melalui penyelenggaraan Meikarta Speedway Fun Race 2025 di Sirkuit NP Meikarta–Cikarang pada Oktober lalu.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
Selama kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para konsumen untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memastikan pemerintah terus mengawal perlindungan hak konsumen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved