Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
GERAKAN Pemuda (GP) Ansor menerima kujungan DPP PDIP dalam rangka diskusi mengenai pengentasan radikalisme. Hal itu juga bertujuan menyudahi praktik adu domba pihak tertentu terhadap kaum nasionalis dengan agama.
"Ini sebagai konsolidasi kami karena kami punya prinsip yang sama soal kebangsaan. Diharapkan pertemuan ini membawa hasil yang positif untuk bangsa," kata Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut kepada wartawan di Kantor DPP GP Ansor, Jakarta, Kamis (16/1) petang.
Menurutnya, kunjungan PDIP ke DPP GP Ansor merupakan kunjujgan yang sangat istimewa. Selain memberi ilmu, juga memberikan wawasan tentang membangun peradaban ketika di zaman Bung Karno.
"Saya ingat tentang sejarah, dimana kami membangun kembali peradaban yang sudah diimulai sejak zaman Bung Karno. Kerja samanya bisa macam-macam yang bermanfaat bagi umat manusia," kata dia.
Baca juga: KPK Sebut Suap, PDIP Menduga Pemerasan
Sementara di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP.
Pertemuan itu diharapkan bisa membuahkan hasil terutama mengenai permasalahan Bangsa Indonesia terhadap radikalisme.
Terlebih, PDIP dan GP Ansor merupakan organisasi yang memiliki prinsip yang sama mengenai masalah bangsa seperti radikalisme.
"Jadi ini adalah silaturhami, dan merupakan tindaklanjut dari tugas kepartaian dari hasil Rakornas yang baru selesai dilaksanakan," kata Hasto.
Ia juga mengatakan pertemuan ini bisa menghentikan kelompok-kelompok yang sengaja mengadu domba antara kaum nasionalis dengan agama.
"Kita pastikan itu tidak terjadi. Islam dibenturkan dengan Pancasila. Kerja samanya kan konkret. Kaderisasi kepemimpinan untuk kaum muda," pungkasnya. (OL-2)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved