Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan rekomendasi PDIP yang dikeluarkan saat rakernas PDIP berisi hal yang janggal. PDIP dinilai cenderung berusaha makin mengangkangi semangat reformasi.
"Bagaimana bisa daulat rakyat untuk memilih sendiri wakil mereka, ingin dicampakkan oleh PDIP dengan mencabut daulat itu untuk dipegang sendiri oleh partai," ujar Lucius, ketika dihubungi, Senin, (13/1).
Lucius mengatakan mengubah pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup tidak akan menjamin persoalan politik menjadi selesai. Sebaliknya, berbagai potensi praktik kecurangan akan semakin besar terjadi. Khususnya karena saat ini, partai politik Indonesia masih memiliki banyak masalah dan kadernya kerap terbukti melakukan pelanggaran hukum.
"Yang rusak itu bukan semata-mata sistem pemilunya tetapi peserta pemilu yakni parpol itu sendiri," ujar Lucius.
Baca juga: Ini Rekomendasi Rakernas PDIP
Terkait parliamentary threshold yang dominta PDIP naik jadi 5%, hal itu bukan yang perlu ditindaklanjuti.
"Mau mengambil hak rakyat untuk memilih langsung wakilnya. Ini kan gagasan primitif dan mundur," ujar Lucius.
Meski janggal, Lucius menilai rekomendasi PDIP itu sangat mungkin berhasil lolos di DPR. Pasalnya, suara PDIP di DPR merupakan yang terbesar berdasarkan pemilu legislatif 2019. Hal itu juga diprediksi akan membuat fraksi lain lebih mudah untuk ikut menyetujui.
"Sangat mungkin gol sih kalau PDIP serius menginginkannya. Posisi PDIP sebagai semacam koordinator koalisi beserta kekuatan jumlah kursinya yang banyak membuat rekomendasinya ini dengan mudah bisa didukung oleh parpol lain," tutup Lucius. (OL-4)
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved