Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan rekomendasi PDIP yang dikeluarkan saat rakernas PDIP berisi hal yang janggal. PDIP dinilai cenderung berusaha makin mengangkangi semangat reformasi.
"Bagaimana bisa daulat rakyat untuk memilih sendiri wakil mereka, ingin dicampakkan oleh PDIP dengan mencabut daulat itu untuk dipegang sendiri oleh partai," ujar Lucius, ketika dihubungi, Senin, (13/1).
Lucius mengatakan mengubah pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup tidak akan menjamin persoalan politik menjadi selesai. Sebaliknya, berbagai potensi praktik kecurangan akan semakin besar terjadi. Khususnya karena saat ini, partai politik Indonesia masih memiliki banyak masalah dan kadernya kerap terbukti melakukan pelanggaran hukum.
"Yang rusak itu bukan semata-mata sistem pemilunya tetapi peserta pemilu yakni parpol itu sendiri," ujar Lucius.
Baca juga: Ini Rekomendasi Rakernas PDIP
Terkait parliamentary threshold yang dominta PDIP naik jadi 5%, hal itu bukan yang perlu ditindaklanjuti.
"Mau mengambil hak rakyat untuk memilih langsung wakilnya. Ini kan gagasan primitif dan mundur," ujar Lucius.
Meski janggal, Lucius menilai rekomendasi PDIP itu sangat mungkin berhasil lolos di DPR. Pasalnya, suara PDIP di DPR merupakan yang terbesar berdasarkan pemilu legislatif 2019. Hal itu juga diprediksi akan membuat fraksi lain lebih mudah untuk ikut menyetujui.
"Sangat mungkin gol sih kalau PDIP serius menginginkannya. Posisi PDIP sebagai semacam koordinator koalisi beserta kekuatan jumlah kursinya yang banyak membuat rekomendasinya ini dengan mudah bisa didukung oleh parpol lain," tutup Lucius. (OL-4)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved