Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) akan perketat pengawalan di wilayah perbatasan perairan Natuna. Hal itu dilakukan untuk menjaga Natuna dari kapal-kapal asing pencuri ikan yang tengah marak terjadi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Suharta mengatakan, KKP akan melakukan pengawasan secara bergantian dengan TNI Angkatan Laut (AL) maupun Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) secara berkelanjutan.
"Kami akan melakukan pengawalan di wilayah perbatasan perairan Natuna secara bergantian dengan TNI AL maupun Bakamla," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (10/1).
Selain pengawalan yang dilakukan oleh TNI dan Bakamla. KKP pun akan semakin memperketat pengawasan dengan operasi kapal. Pasalnya, selama ini penjagaan yang dilakukan melalui operasi kapal pengawasan tidak bisa dilakukan secara berkala. Sehingga KKP tidak setiap saat leluasa untuk memantau dan melakukan pengawasan di laut.
Baca juga : Soal Natuna, Megawati: Presiden Pegang Teguh Prinsip Bebas Aktif
Untuk itu, ke depannya KKP akan meningkatkan frekuensi pengawasan dengan menghadirkan kapal pengawas secara berkala. Operasi kapal pengawas menurut Suharta harus bisa mencegah terjadinya kekosongan penjagaan dan perlindungan di perairan Natuna.
"Frekuensi pengawasan dan kehadiran kapal pengawas ditingkatkan sehingga tidak terjadi kekosongan di wilayah perbatasan perairan Natuna," imbuhnya.
Selain itu, KKP pun berencana untuk merelokasi nelayan yang menangkap di daerah padat penangkapan ke Natuna Utara.
Relokasi itu disertai pemberian insentif berupa fasilitas/infrastruktur pendaratan ikan, logistik kapal dan awak kapal, serta sarana pengolahan dan pemasaran. Sehingga secara tidak langsung para nelayan juga ikut menjaga wilayah perbatasan. (OL-7)
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pendampingan pada keluarga tiga korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang disewa KKP.
TIM SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua berjenis kelamin perempuan, dari jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulusaraung namun belum dievakuasi
BMKG Batam imbau masyarakat Kepri waspada gelombang tinggi 17 Februari 2026 saat Gerhana Matahari Cincin. Hujan ringan juga diprediksi terjadi.
Layanan Tol Laut di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dinilai belum mampu menjawab kebutuhan logistik daerah secara optimal,
JAGUNG pipil yang dikembangkan kelompok tani di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, menjadi harapan baru bagi petani lokal di Kabupaten Natuna.
Pelni juga menyampaikan adanya penyesuaian operasional berupa omisi atau peniadaan singgah di dua pelabuhan, yakni Kumai dan Semarang, selama periode padat angkutan Nataru.
Rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Natuna resmi ditutup dengan Lomba Gasing Tradisional yang berlangsung meriah di Lapangan Olahraga Tugu Gasing.
SEORANG warga bernama Suhardiman dilaporkan hilang saat memancing di perairan Pulau Kerdau, Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Natuna. Hingga Sabtu (30/8), korban belum juga ditemukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved