Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) akan perketat pengawalan di wilayah perbatasan perairan Natuna. Hal itu dilakukan untuk menjaga Natuna dari kapal-kapal asing pencuri ikan yang tengah marak terjadi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Suharta mengatakan, KKP akan melakukan pengawasan secara bergantian dengan TNI Angkatan Laut (AL) maupun Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) secara berkelanjutan.
"Kami akan melakukan pengawalan di wilayah perbatasan perairan Natuna secara bergantian dengan TNI AL maupun Bakamla," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (10/1).
Selain pengawalan yang dilakukan oleh TNI dan Bakamla. KKP pun akan semakin memperketat pengawasan dengan operasi kapal. Pasalnya, selama ini penjagaan yang dilakukan melalui operasi kapal pengawasan tidak bisa dilakukan secara berkala. Sehingga KKP tidak setiap saat leluasa untuk memantau dan melakukan pengawasan di laut.
Baca juga : Soal Natuna, Megawati: Presiden Pegang Teguh Prinsip Bebas Aktif
Untuk itu, ke depannya KKP akan meningkatkan frekuensi pengawasan dengan menghadirkan kapal pengawas secara berkala. Operasi kapal pengawas menurut Suharta harus bisa mencegah terjadinya kekosongan penjagaan dan perlindungan di perairan Natuna.
"Frekuensi pengawasan dan kehadiran kapal pengawas ditingkatkan sehingga tidak terjadi kekosongan di wilayah perbatasan perairan Natuna," imbuhnya.
Selain itu, KKP pun berencana untuk merelokasi nelayan yang menangkap di daerah padat penangkapan ke Natuna Utara.
Relokasi itu disertai pemberian insentif berupa fasilitas/infrastruktur pendaratan ikan, logistik kapal dan awak kapal, serta sarana pengolahan dan pemasaran. Sehingga secara tidak langsung para nelayan juga ikut menjaga wilayah perbatasan. (OL-7)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KKP berkomitmen membangun sejumlah sarana dan prasarana di kawasan Warloka Pesisir yang mencakup dermaga permanen, gudang beku (cold storage) berkapasitas memadai, serta pabrik es.
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
CTI-CFF bekerja sama dengan KKP mengadakan media gathering untuk memperingati ulang tahun ke-16 CTI-CFF dan secara resmi meluncurkan perayaan Hari Terumbu Karang 2025, Kamis (22/5).
Berkat respons cepat dari pihak Basarnas dan KKP, jenazah berhasil dievakuasi saat kapal masih berada di perairan sekitar Belawan.
DUA orang kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T dinyatakan bersalah atas kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dengan pendanaan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Proyek ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Natuna, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai kawasan industri.
Kapolres Natuna, AKBP Novyan Aries Efendie memimpin langsung pengecekan di sejumlah lokasi vital.
Warga berharap kepastian ini segera terealisasi, mengingat banyak dari mereka menggantungkan hidup dari pertanian.
Balai KHIT Kepri berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Pembangunan SPAM Sedanau merupakan program Komisi V DPR RI tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved