Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta agar kasus yang menimpa aktvis Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Padang, Sumatra Barat, Sudarto, tidak dilanjutkan.
"Pak Kapolri, terima kasih atas perhatiannya. Sebaiknya kasus ini dihentikan saja karena apa yang dilakukan oleh Sudarto adalah bagian dari perjuangan mempertahankan kebinekaan dan menjaga Pancasila. Sekali lagi terimakasih kepada Polri," kata Ketua Bidang Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melalui akun twitternya @ferdinandhaean2, Rabu (8/1).
Polri perlu meninjau ulang langkah hukum yg dilakukan thdp Sudarto, terlebih ada bukti bahwa Sudarto posting di FB tgl 22 Desember stlh BBC menulisnya jd berita tgl 20 Desember.#BebaskanSudarto https://t.co/e8iqGGTiBS
— FERDINAND HUTAHAEAN (@FerdinandHaean2) January 8, 2020
Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisejati menambahkan, penangkapan dan pengusutan kasus yang menimpa Sudarto menjadi preseden buruk bagi upaya-upaya kemanusiaan. "Apalagi kita ketahui bersama bahwa Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang digunakan dalam kasus ini merupakan pasal karet yang tidak relevan. Maka sebaiknya memang dihentikan saja," tukas Handojo.
Menko Polhukam Mahfud MD memastikan aktivis Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Padang Sudarto tidak ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatra Barat terkait dugaan perbuatannya menyebarkan hoax larangan perayaan ibadah Natal umat kristiani di Dharmasraya, di Sumatera Barat, Selasa (7/1/2020). Dia diperiksa terkait penyebaran informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat atau SARA. (X-15)
Baca juga: Polda Sumbar Tangkap Aktivis Keberagaman
Baca juga: Penangkapan Sudarto oleh Polisi Dianggap Melawan Konstitusi
Baca juga: INFID Desak Aktivis Sudarto Dibebaskan
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) menggelar Perayaan Natal dan Kunci Taong 2026. Acara yang digelar di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta.
Perayaan ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar Kawanua di perantauan untuk mempererat tali persaudaraan.
Mengangkat tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga”, perayaan tahun ini mengajak hadirin merefleksikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia, khususnya melalui keluarga.
Persatuan Wredatana Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pendapa Pemerintah Kabupaten Klaten, Sabtu (10/1).
AWAL Oktober kemarin, saya berkesempatan hadir menjadi salah satu pembicara pada ajang the 4th PCINU Belanda’s Biennial International Conference di University of Groningen, Belanda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved