Minggu 05 Januari 2020, 13:37 WIB

Presiden Minta PUPR Segera Buka Akses Lokasi Bencana Bogor

Dede Susianti | Politik dan Hukum
Presiden Minta PUPR Segera Buka Akses Lokasi Bencana Bogor

MI/Dede Susianti
Perwakilan Staf Presiden menyampaikan informasi terkait proses evakuasi dan penanganan banjir

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera membuka semua akses jalan yang terisolir akibat bencana di Kabupaten Bogor.

"Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk membuka semua akses jalan terisolir dan ada beberapa desa yang masih terisolasi. Ada enam desa. Diperintahkan kepada menteri PU dari kemarin malam, dan sudah memberikan alat berat untuk membantu membuka semua jalan," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di lokasi pengungsian di Desa Pasir Madang, Minggu (5/1).

Baca juga:  Cuaca Buruk, Presiden Batal Mendarat di Lokasi Bencana Bogor

Dia menjelaskan, sampai saat ini, PUPR masih bekerja dan terkendala dengan cuaca.

"Akan ditambah siang ini. Secepatnya alat berat yang diperlukan untuk membuka jalur jalan yang terisolasi akan didatangkan," ungkapnya.

Meski tidak ada target waktu, pesan dari presiden harus secepatnya diselesaikan.

"Hari ini kan sudah membuka. Tadi pagi Pak Menteri PU sudah memberikan gambar ke saya sebelum terbang, akan dikirim dari lokasi terdekat untuk menambah bantuan eskavator. Termasuk juga situ, jadi ketika dikeruk mereka akan menutupinya dengan batu kecil. Minimal per hari ini atau sampai besok jalur itu akan dibuka untuk motor. Yang penting bisa evakuasi dulu," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

Antyara/Aditya Pradana Putra

Baleg akan Raker Ulang Bahas RUU KUHP ke Prolegnas 2021

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 20:15 WIB
Menurut Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PPP Achmad Baidowi, RUU KUHP baru bisa dibahas di DPR apabila RUU tersebut telah masuk dalam daftar...
MI/Andri Widiyanto

Polemik Demokrtat, Sikap Pasif Pemerintah Dinilai Tepat 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 19:45 WIB
"Sekarang posisinya (pemerintah) sudah tepat. Artinya ini dibiarkan saja karena ini urusan partai. Meskipun sebenarnya akan lebih baik...
Antara

Mahfud: Pemerintah tak Bisa Larang KLB Demokrat

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 18:45 WIB
Menurut Mahfud, sikap itu sama dengan yang diambil pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ketika ada kisruh internal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya