Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI Yudisial (KY) sepanjang 2019 menerima 1.544 laporan masyarakat terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Berdasarkan asal laporan dan instansi Jakarta serta peradilan umum, keduanya masing-masing menempati urutan pertama dengan 327 dan 1.156 laporan.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta di Jakarta, kemarin.
Disebutkan, laporan terkait KEPPH itu berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Di samping DKI Jakarta yang paling banyak menerima laporan, Jawa Timur dengan 188 laporan, Sumatra Utara (133 laporan), Jawa Barat (132 laporan), Jawa Tengah (123 laporan), Sulawesi Selatan (55 laporan), Riau (51 laporan), Sumatra Selatan (49 laporan), Banten (41 laporan), serta Sulawesi Utara dan NTT dengan masing-masing 38 laporan.
Menurut Sukma, urutan itu sangat wajar karena secara bobot kerja DKI Jakarta masuk ke provinsi yang banyak menerima penanganan perkara.
Peradilan umum menempati urutan teratas kategori badan dengan 1.156 laporan, disusul Mahkamah Agung 115, peradilan agama dengan 89, dan peradilan tata usaha negara 77.
Laporan paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat, yaitu 893 laporan, kemudian 286 dilaporkan langsung ke Gedung KY, menggunakan fasilitas pelaporan daring 281, dan berdasarkan informasi 84 laporan.
"Dari total laporan itu, masalah perdata mendominasi dengan 686 laporan. Untuk perkara pidana berada di bawahnya, yakni 464, agama 90 laporan, tata usaha negara 82 laporan, tindak pidana korupsi 50 laporan, pemilu 36 laporan, perselisihan hubungan industrial 34 laporan, dan lingkungan 30 laporan," paparnya.
Selain itu, selama tahun ini KY menjatuhkan sanksi kepada 130 hakim yang terbukti melanggar KEPPH.
Pelanggaran paling banyak ialah pelanggaran hukum acara yang dilakukan 79 hakim, perilaku murni 33 hakim, dan pelanggaran administrasi 18 hakim.
Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak (pelapor dan saksi) yang dilengkapi dengan pembuatan BAP, mengumpulkan bukti-bukti yang detail sebelum memeriksa hakim, dan mengenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. (Cah/P-4)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) RI ciduk 138 buronan di sepanjang 2023. Adapun 138 orang yang ditangkap terdiri dari buron dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 79 orang.
2024 menjadi tantangan bagi Pemprov Sultra untuk semakin nyata memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa KLHK dan perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 72.54 dengan yang menonjol Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,87.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan total ada 288.472 tindak kejahatan sepanjang 2023. Jumlah kasus kejahatan di Tanah Air itu meningkat dibanding 2022.
Kriteria ARA didasarkan pada standar dan best practices di bidang corporate governance dan akuntansi, termasuk pedoman terbaru yang sesuai dengan perkembangan terkini.
Perlu ada revolusi dalam media yakini lebih agresif dalam pembumian Pancasila.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan tidak boleh ada lagi toleransi kepada hakim yang terjerat kasus hukum. Terlebih, setelah Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim.
Sunarto menyoroti hakim yang mengenakan barang dengan jenama mewah, seperti Louis Vuitton, Bally, sampai mobil Porsche. Padahal, gaji para hakim hanya berkisar Rp20 jutaan.
Beberapa jenis perkara yang dimohonkan untuk dilakukan pemantauan persidangan yaitu perdata (131), tipikor (31), pidana biasa (34), praperadilan (21), Tata Usaha Negara (20), dll.
Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus pemalsuan surat yang merugikan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah,
Tessa mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap tegas Kejagung yang menangkap tiga hakim itu karena diduga menerima suap.
Selain ke-295 aparat yang disanksi, sejauh ini sudah ada 5 hakim yang disidang oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH), dan 8 hakim lagi yang sedang menunggu proses MKH.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved