Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah isu keretakan di dalam Kabinet Indonesia Maju.
Dalam cuitan di akun Twitter @mohmahfudmd pada Rabu (25/12), Mahfud mengatakan isu keretakan antara dirinya dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko karena perbedaan pernyataan (statement) diplomasi untuk Tiongkok terkait etnis Uighur hanya omong kosong.
https://t.co/cZDdRj9L9Q yang ikut-ikutan dikutip oleh Babe menulis berita omong kosong tentang Kabinet Retak Karena Perbedaan Statement Mahfud MD dan Moeldoko Soal Uighur. Penyataan kami malah sinkron, kok dibilang retak.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 24, 2019
"Omong kosong tentang kabinet retak karena perbedaan statement Mahfud MD dan Moeldoko soal Uighur. Pernyataan kami malah sinkron kok dibilang retak," cuit
Mahfud.
Menurut Mahfud, Moeldoko mengatakan jika pemerintah Republik Indonesia tidak akan mengintervensi dalam urusan Uighur. Sementara Mahfud mengatakan pemerintah melakukan diplomasi lunak.
"Di mana pertentangannya? Saya mengatakan diplomasi lunak justru karena tidak mau intervensi. Klop, kan?" cuit Mahfud dalam Twitternya.
Mahfud mengatakan pemerintah tidak mau mengintervensi karena menganggap soal etnis Uighur adalah urusan pemerintah Tiongkok. Ia menambahkan fakta Indonesia memang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok. "Maka diplomasi dilakukan lunak saja," ujar Mahfud.
Ia mengatakan sudah lama melakukan pendekatan diplomasi lunak ke pemerintah Tiongkok. Terutama dengan cara meminta penjelasan kepada Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, secara tertutup di kantornya pada 5 Desember.
"Saya undang Dubes China ke Kantor Menko Polhukam dan menyatakan bahwa situasi Uighur mengusik sebagian orang Islam di Indonesia," ujar Mahfud.
Ia pun menantang pihak yang beropini soal keretakan di Kabinet Indonesia Maju untuk membuktikan adanya pertentangan di antara pernyataannya dan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan.
"Coba, di mana pertentangan keterangan saya dengan Moeldoko. Kan sama-sama bersikap tidak akan intervensi. Ibaratnya, kalau saya dan Pak Moeldoko hadir ke sidang kabinet ya sama-sama hadir tapi Pak Moeldoko lewat pintu sebelah barat sedang saya lewat pintu sebelah timur," kata Mahfud. (X-15)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved