Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA tugas harian (Plh) Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuyuk Andriati Iskak, mengungkapkan enam jabatan definitif yang masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt) akan dibuka secepatnya.
"Kepala Biro Hukum, Direktur Penyelidikan, Deputi Penindakan, Direktur Pengaduan Masyarakat, Direktur PINDA (pengolahan informasi dan data), Deputi PINDA. sekarang semua masih dijabat Plt," Kata Yuyuk saat dikonfirmasi, Rabu (25/12).
Pembukaan perekrutan jabatan sendiri akan dilakukan secepatnya. Sayangnya, Yayuk tidak menyebutkan pasti pendaftaran perekrutan seleksi jabatan tersebut.
"Kemarin pimpinan menyampaikan akan secepatnya," Cetusnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron membeberkan KPK akan melakukan pengisian terhadap enam jabatan definitif yang masih belum terisi.
"Struktur KPK sampai saat ini ada 6 yang belum ada pejabat definitif, termasuk juru bicara sampai saat ini sesungguhnya belum ada Jubir khusus," kata Gufron melalui saat dihubungi, Senin (23/12).
Alasan penambahan jubir sendiri karena selama ini Juru Bicara dan Kepala Biro Humas KPK dijabat oleh satu orang yaitu Febri Diansyah. Padahal dua jabatan tersebut sangat berbeda. (OL-11)
Polda Metro Jaya konfirmasi laporan KPK terhadap saksi Linda Susanti atas dugaan pemalsuan dokumen aset dalam kasus Hasbi Hasan
KPK resmi melaporkan saksi kasus Hasbi Hasan, Linda Susanti, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan dokumen aset. Simak detail perseteruan dan daftar aset fantastis yang disita di sini.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
KORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap responsif terhadap setiap laporan masyarakat.
Zaenur juga mengkritik kondisi internal partai politik saat ini yang dinilainya sebagai institusi paling tidak demokratis dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) soroti hasil audit kerugian negara KPK yang muncul usai penetapan tersangka. Simak detail sidang praperadilannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved