Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
RICKY Martin Sidauruk mengapresiasi terbentuknya Dewan Pengawas KPK. Ricky tercatat sebagai salah satu mahasiswa yang memohonkan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 73/PUU-XVII/2019.
Menurutnya, keberadaan Dewas KPK sangat penting untuk melakukan cek dan pengawasan terhadap KPK. Ia menambahkan KPK juga manusia yang bisa salah, bahkan bisa saja menyalahgunakan kewenangan.
"Menurut saya, keberadaan Dewan Pengawas KPK justru merupakan sesuatu yang urgent. Di samping untuk menjaga checks and balances, kita juga harus mengingat bahwa KPK itu notabenenya adalah manusia. Yang artinya, ia bisa bertindak benar, bisa juga bertindak salah, dan bahkan bisa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Maka dari itu, keberadaan Dewan Pengawas KPK merupakan sesuatu yang dibutuhkan," terang Ricky.
Menurutnya, persoalan Dewas KPK bukan terletak pada keberadaannya, melainkan pada sosok yang mengisi jabatan tersebut.
"Tentu orang tersebut haruslah orang yang berintegritas dan memiliki kesetiaan terhadap negara, serta mampu bersinergi dengan KPK," terusnya.
Ricky yakin KPK justru akan semakin baik dengan keberadaan Dewas KPK.
"Oleh karena itu, saya yakin, dengan diawasinya KPK, KPK dalam mengemban mandatnya sebagai pemberantas kejahatan korupsi di negeri ini, akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya," pungkasnya.
Ricky tercatat bersama Gregorianus Agung menguji Pasal 43 ayat (1) UU KPK. Pasal ini berbunyi, bahwa penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK. (OL-11)
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved