Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan komitmennya dalam penumpasan rasuah sangat kuat. Hal itu akan ia buktikan selama mengemban jabatannya sekaligus menjawab keraguan publik.
"Pimpinan KPK boleh saja berganti tapi semangat kita untuk memberantasan korupsi tidak akan pernah berakhir sampai kapan pun. Mari kita bersama-sama membersihkan negara kita dari praktik-praktik korupsi," tegasnya saat memberikan sambutan di acara serah terima jabatan pimpinan KPK, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/12).
Menurut dia, harapan terhadap KPK sangat besar dan merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi. Sayangnya keinginan membuat bangsa ini berintegritas sulit bila melihat luasnya wilayah Indonesia yang memiliki 17.400 pulau dengan 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke berikut 506 pemerintah daerah kabupaten/kota.
Cara untuk mengatasinya, kata dia, hanya bisa dengan KPK bersatu. Hal itu yang menjadi alasannya kembali ke KPK sebagai pimpinan dari sebelumnya sempat menjabat Deputi Penindakan. "Ini lah yang memanggil kita datang kemari karena kita bersama-sama untuk melakukan pemberantasan korupsi," tegasnya.
Selain itu, ia akan mengawal dan memperjuangkan nasib pegawai KPK pascarevisi UU KPK. Pasalnya dalam UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK semua yang bekerja di lembaga yang dipimpinnya saat ini berganti status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Konsekuensinya cukup banyak, lanjut dia, mulai upah bisa turun bahkan sama dengan yang diterima ASN di lembaga lain, proses konversi status butuh melewati seleksi dan lainnya. "Namun saya siap memperjuangkan nasib pegawai KPK. Alasannya kesejahteraan KPK akan berpengaruh terhadap kinerjanya dan ini tidak boleh terjadi karena harapan presiden bagaimana bangsa ini bisa lebih baik dan tidak ada gangguan investasi," pungkasnya. (OL-11)
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved