Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengaku punya pertimbangan tersendiri dalam memilih sosok untuk menduduki jabatan Komisioner dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Presiden memilih lima anggota Dewas KPK dan menunjuk Tumpak Hatorangan Panggabean menjadi Ketua Dewas KPK.
"Ya kan sudah saya sampaikan yang kita pilih beliau-beliau yang orang-orang baik. Beliau adalah orang baik, memiliki kapabilitas, memiliki integritas, memiliki kapasitas dalam hal-hal yang berkaitan wilayah hukum," terang Presiden Jokowi, seusai pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, di Istana, Jumat (20/12)
Presiden juga menuturkan pemilihan Dewas KPK juga didasarkan pada pertimbangan kombinasi dari banyak aspek. Kombinasi itu ditujukan untuk lebih menajamkan fungsi kontrol dan pengawasan yang dilakukan Dewas KPK.
"Memang ini kita pilih dari sudut-sudut yang berbeda-beda. Ada yang mantan hakim, ada yang hakim aktif, ada juga mantan KPK, ada juga yang akademisi, ada mahkamah konstitusi. Saya kira sebuah kombinasi yang sangat baik sehingga memberikan fungsi terutama fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner KPK," papar Presiden.
Presiden juga memperhitungkan Dewas KPK akan mampu bekerja sama dengan Komisioner KPK.
"Saya kira ini akan bekerja sama dengan baik dengan komisioner. Hitungan kita itu," tandasnya.
Presiden juga berharap Dewas KPK dan Pimpinan KPK baru bisa lebih menguatkan KPK. Presiden menegaskan bahwa pemberantasan korupsi yang sistematis bisa membawa dampak bagi perekonomian Indonesia.
"Saya berharap sekali lagi penguatan KPK itu betul-betul nyata. Pemberantasan korupsi bisa sistematis, sehingga betul-betul memberikan dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita," tegasnya. (OL-11)
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved