Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
DPR RI menilai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Merdeka harus dibasmi secepatnya untuk menghentikan tindak kekerasan yang kerap menelan korban jiwa.
Kemudian, pemerintah harus melakukan deradikalisasi terhadap pihak yang berpotensi terpapar paham KKB.
"Saya rasa pemerintah harus lebih serius memberantas KKB Papua Merdeka ini. Sama seperti sapu bersih teroris kelompok Santoso. Jangan sampai korban kembali jatuh. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih aktif melakukan deradikalisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang aktif dalam penggalangan opini, ideologisasi gerakan Papua Merdeka," tegas Anggota komisi I DPR RI Sukamta kepada Media Indonesia, Kamis (19/12).
Menurut dia, anggota Kopassus asal Kabupaten Dairi, Sumut, Lettu Inf Erizal Zuhri Sidabutar yang gugur dan Serda Rizky mengalami luka parah harus menjadi yang terakhir dari kehadiran KKB di Papua.
Baca juga: Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Banyak Kelemahan
Maka, pemerintah wajib bertindak tegas dan membasmi KKB Papua Merdeka dan menggelar deradikalisasi untuk pelaku dan masyarakat yang berpotensi terpapar.
"Sepak terjang KKB Papua Merdeka ini semakin meresahkan akibat tidak ditangani secara serius. Semakin lama bukan semakin padam namun semakin membesar gerakan makar Papua Merdeka. Upaya memberantas gerakan harus dilakukan secara komprehensif mulai dari ideologi, penyebaran gerakan hingga tindakan hukum secara tegas," katanya. .
Sukamta juga berpesan kepada rakyat Indonesia khususnya orangtua.
"Kiita harus meneladani perjuangan orangtua Lettu Inf Erizal Zuhry Sidabutar STr.Han, yang berhasil mendidik anak-anaknya. Tidak malu menyambi berkebun usai tugas kedinasan dan berdagang kue demi pendidikan terbaik anak-anaknya," tutup Sukamta.
Lettu Inf Erizal Zuhry Sidabutar merupakan anak kedua dari Aiptu Rukur mengenyam pendidikan di Akmil tahun 2011-2015.
Saat ini, bertugas di Satuan Penanggulangan Teror Kopassus, Jakarta. Dua saudara kandung Lettu Inf Erizal Zuhry Sidabutar STr.Han merupakan perwira TNI jebolan Akademi Militer dan Akademi Angkatan Laut. (OL-2)
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved