Kamis 19 Desember 2019, 09:20 WIB

Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Banyak Kelemahan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Banyak Kelemahan

MI/ROMMY PUJIANTO
Ketua KPK Agus Rahardjo.

 

PENEGAKAN hukum di sektor sumber daya alam (SDA) yang hingga kini masih memiliki sejumlah kelemahan perlu diperkuat. Minimnya kasus yang dimenangi pemerintah, eksekusi putusan yang mandek, dan kurangnya kapasitas, serta kolaborasi penegak hukum di kementerian/lembaga terkait harus bisa diatasi agar penyelamatan SDA bisa optimal.

"Kita sangat prihatin dengan penegakan hukum di sektor SDA. Padahal, dampak tindak kejahatan di SDA bukan hanya pada keuangan negara, melainkan jauh lebih luas yang bisa berkaitan dengan bencana alam dan kualitas hidup dari masyarakat," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam pertemuan Kickoff Meeting Program Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dan PPNS di Sektor Kehutanan dan Sumber Daya Alam, kemarin.

Salah satu kelemahan penegakan hukum sektor SDA, imbuh Agus, terlihat dari catatan KPK yang sepanjang 2002-2012 ada 70 kasus kejahatan SDA tetapi hanya 13% yang pelakunya berhasil dipenjarakan. Selama kurun waktu tersebut, imbuh Agus, sekitar 43% terdakwa justru lepas dari jeratan pidana.

KPK bersama 12 kementerian/lembaga melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) sejak 2015 melakukan berbagai kegiatan pencegahan korupsi sektor kehutanan, lingkungan, energi, perkebunan, dan perikanan. Selama empat tahun terakhir, program tersebut berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp16,17 triliun.

Berdasarkan kajian KPK 2013, ditemukan sektor SDA sangat rawan penyelewengan. KPK mencatat adanya potensi uang penyuapan maupun pemerasan antara Rp688 juta sampai Rp22,6 miliar per perusahaan terkait dengan pengurusan izin.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani mengakui kolaborasi antarkementerian/lembaga terkait mutlak dibutuhkan dalam penanganan kasus kejahatan SDA. Pasalnya, banyak kementerian sektoral yang berwenang atas pengelolaan SDA.Rasio menambahkan, sejak Ditjen Gakkum KLHK berdiri pada 2015, sudah 750 penyidikan diselesaikan dan 26 gugatan perdata dilakukan terhadap pelaku kejahatan lingkungan seperti kasus kebakaran hutan. (Dhk/P-1)

Baca Juga

Istimewa

Adaptasi dan Kepastian Hukum Bagi Notaris di era New Normal

👤Muhamad Fauzi 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 18:55 WIB
MEMASUKI tatanan era baru atau new normal menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris. Selain perlu adaptasi, dukungan regulasi dari...
Inibaru.com/i-malut.com

Jejak Ruslan Buton, Salah Satu Pelaku Pembunuhan Petani Cengkeh

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 18:13 WIB
Ruslan dan kawan-kawan diduga melakukan penganiayaan hingga La gode tewas sehingga Ruslan ditahan 1 tahun 10 bulan pada...
MI/MOHAMAD IRFAN

Dorong Kesiapan Daerah, Kemendagri Gelar Lomba Inovasi New Normal

👤Faustinus Nua 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 17:45 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan bahwa diadakannya lomba inovasi itu dilatarbelakangi oleh situasi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya