Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SULIT bagi Dewan Pers untuk melakukan perlindungan bagi pekerja wartawan yang tidak terdaftar. Meskipun tugas Dewan Pers melindungi karya dan kerja jurnalis.
"Bagaimana ceritanya saya melindungi orang yang tak terdaftar," ujar Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh saat pidato sambutan di seminar bertajuk Refleksi Kebebasan Pers Tahun 2019 dan Peluncuran Buku Menggenal Dewan Pers di Jakarta (17/12).
Atas dasar itu, pendataan dan verifikasi perusahaan pers menjadi keharusan bagi Dewan Pers. Ia meminta agar pendataan tersebut tidak ditafsirkan macam-macam.
"Sehingga tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh. Apa yang kita lakukan, pendataan, verifikasi dan seterusnya. Itu semata-mata ingin memberikan perlindungan pada kawa-kawan yang bergerak di bidang media," tambahnya.
Ia juga memaparkan digitalisasi layanan Dewan Pers, dari mulai sertifikasi, pengaduan, dan pendataan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Selain itu, Nuh juga mengakui ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti layanan pada masyarakat berkebutuhan khusus.
"Sudah bisa menggunakan e-services. Sebagai langkah mempermudah pelayanan masyarakat," tambahnya.
Nuh juga menyampaikan pesan moral bagi para pekerja pers. Ia menekankan pada kehati-hatian ketika membuat dan menyebarkan berita. Menurutnya, ketidakakuratan membuat berita bisa menyebabkan rentetan peristiwa yang panjang. Pekerja pers harus memperhatikan etika selain kebenaran.
"Oleh karena itu hati-hati kalau kita membuat berita. Bisa jadi karena ketidakakuratan berita yang kita lakukan, atau gosip yang kita lakukan, atau fitnah yang kita lakukan, menyebabkan orang yang tadinya keluarganya rukun menjadi berantakan," tambahnya.
Begitupun sebaliknya, ketika pekerja pers mampu menyampaikan berita positif, maka kebaikan juga akan terus menjalar. (OL-11)
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Dewan Pers mengeluarkan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai pungutan biaya untuk penyebaran pamflet imbauan kewaspadaan penyalahgunaan profesi pers di sejumlah daerah.
Sepanjang 2025, isu kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media menjadi tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Totok mengatakan Dewan Pers tidak dapat lagi memfasilitasi UKW dalam jumlah besar seperti tahun 2024 karena keterbatasan anggaran.
Edukasi tentang pemahaman terkait Artificial Intelligence (AI) ini dihadiri sekitar 100 orang, dan dikemas melalui forum Insight Talk Literasi Cerdas di Era Kecerdasan Artifisial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved