Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginginkan pemindahan ibu kota negara tidak menelan biaya besar. Justru ibu kota yang berlokasi di Kalimantan Timur harus mampu menjadi motor mempercepat transformasi ekonomi.
“Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya, tapi jadi mahal,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Menurut Presiden, dana pemindahan ibu kota Rp466 triliun cukup besar meski porsi APBN hanya mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 %. Harus ada inovasi dan pemanfaatan teknologi demi menekan biaya.
“Kita harus meninggalkan cara berpikir lama yang selalu melihat semuanya dari sisi anggaran, melihat semua dari sisi biaya. Kita harus berani menggunakan cara-cara baru yang lebih kreatif,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden menekankan ibu kota tidak boleh sepi dengan hanya dihuni pegawai pemerintahan. Ibu kota baru juga dirancang sebagai perpindahan basis ekonomi menuju kota modern dan canggih.
Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan beberapa klaster akan dibangun di ibu kota. Di antaranya klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster riset, dan pengembangan moda transportasi massal kelas dunia.
“Kita berharap pusat riset ke depan jadi bagian hubungan riset internasional atau bagian dari lead integrator untuk riset kelas dunia mengembangkan atau menggunakan moda transformasi massal,” kata Suharso.
Suharso menyebut bentuk pemerintahan ibu kota baru seperti daerah otonomi. Ibu kota baru akan memiliki wewenang khusus sehingga tidak berfungsi seperti pemerintahan di daerah lainnya.
Di dalamnya, terdapat area terbatas seluas 6.000 hektare (ha) yang dipimpin manajer kota. Area itu masuk bagian pusat pemerintahan seluas 40 ribu ha.
Total luas lahan ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ini, mencapai 250 ribu ha.
Pemindahan ibu kota mempertimbangkan aspek ketahanan bencana, daya dukung lingkungan, ketersediaan air, lahan infrastruktur, keekonomian, hingga keamanan.
Desain ibu kota pun dilakukan melalui sayembara. Sebanyak 762 orang sudah menyetor desain ibu kota baru, baik secara perseorangan maupun kelompok. (Medcom/P-2)
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved