Jumat 13 Desember 2019, 10:00 WIB

Koruptor Lebih Takut Miskin Ketimbang Dihukum Mati

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Koruptor Lebih Takut Miskin Ketimbang Dihukum Mati

Dok Media Indonesia
Ilustrasi korupsi

 

PAKAR Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut hukuman mati tidak cukup membuat jera koruptor. Cara paling ideal untuk membuat jera ialah dengan pemiskinan.

Fickar menjelaskan efek jera kepada koruptor harus dilakukan dengan pendekatan berbeda dibandingkan pelaku kejahatan lainnya. Pendekatan itu dikenal dengan pengembalian aset sebanyak-banyaknya.

"Tidak boleh punya perusahaan, kartu kredit, jadi pimpinan perusahaan, dan dicabut hak politiknya. Ini akan lebih menjerakan ketimbang hukuman mati," kata Fickar, Jumat (13/12).

Hukuman mati kepada koruptor seperti yang diwacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejatinya telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca juga: KPK Dalami Pertemuan James Riady dengan Mantan Bupati Bekasi

Bunyi pasal tersebut ialah, 'Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.'

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) yakni, 'Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.'

Menurut Fickar, penerapan hukuman mati pada Pasal tersebut sulit ditemui.

Sebabnya, kondisi pelaku korupsi jarang berada dalam kondisi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2).

"Sehingga harus dipenuhi unsur kondisi tertentu yakni residivis, bencana alam, atau keadaan perang. Karena itu lebih manusiawi jika diterapkan hukuman seumur hidup. Bukti lainya hukuman mati narkoba tidak menyurutkan pelakunya," ujar Fickar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka peluang koruptor dihukum mati. Asalkan, hal itu merupakan kehendak rakyat.

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor (hukuman mati) itu dimasukkan," kata Jokowi di SMK 57 Jakarta, Senin (9/12). (OL-2)

Baca Juga

AFP

Lagi, Isu Kelompok Taliban dan Radikal Serang KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 25 Januari 2021, 11:30 WIB
Isu taliban dan radikal yang kembali marak di media sosial, dinilai penyidik senior KPK Novel Baswedan digunakan oleh mereka yang ada...
MI/ADAM DWI

KPUD Diminta Bersiap Hadapi Sidang Sengketa Pilkada di MK

👤Indriyani Astuti 🕔Senin 25 Januari 2021, 09:09 WIB
KPU daerah, terang Hasyim, telah bersiap menyusun konsep jawaban termohon yakni calon kepala daerah yang mengajukan sengketa hasil pilkada...
Dok MI/ROMMY PUJIANTO

Maqdir Sebut KPK Wajib Hapus Status DPO Sjamsul Nursalim

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Januari 2021, 07:17 WIB
Status tersangka Sjamsul Nursalim sudah tidak valid sejak adanya putusan MA yang membebaskan Syafruddin Arsyad...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya