GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi mengadukan sedikitnya dua persoalan serius yang terjadi di Lampung ketika bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam forum rapat kerja Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPD RI, kemarin, di kantor Gubernur Lampung, di Kota Bandar Lampung.
"Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ada permasalahan serius yang terjadi di Lampung terkait dengan sektor pertanian dan persoalan komoditas budi daya udang di kawasan Kabupaten Tulang Bawang. Ini serius karena itu saya minta tolong betul kepada DPD, sebagai wakil daerah. Apalagi pagi ini, selain saya bertemu langsung dengan Ketua DPD, juga dengan anggota DPD asal Lampung dalam formasi lengkap. Empat Senator asal Lampung," ungkapnya.
Menurut Arinal, komoditas pertanian padi di Lampung yang merupakan peringkat 7 nasional, dengan hasil 4,3 juta ton setahun, telah menjadi sektor pendukung ketahanan pangan nasional. Tetapi tiba-tiba tanpa kesepakatan, luasan lahan pertanian Lampung dikurangi jumlahnya oleh tim kajian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Artinya terjadi perbedaan perhitungan antara kami yang di daerah dengan BPN. Luasan yang berkurang tanpa kesepakatan ini signifikan dan menimbulkan banyak pro-blematika di lapangan. Mulai dari selisih penyediaan bibit hingga pupuk," urainya.
Dalam menanggapi aduan tersebut, LaNyalla meresepons dengan meminta dibuatkan catatan khusus terkait hal tersebut. "Insya Allah akan kami sikapi. Saya juga akan meminta secara langsung empat Senator asal Lampung, Pak Bustami dan kawan-kawan, untuk mengawal pengaduan dari Pak Gubernur Lampung. Terkait soal lahan pertanian, kami akan panggil Menteri Agraria dan terkait budi daya udang, kami akan komunikasi dengan kementerian terkait," respons LaNyalla.
Menurut LaNyalla, DPD sejati-nya bekerja untuk kepentingan daerah. Masalah-masalah di daerah yang berkaitan dengan kebijakan pusat menjadi tugas utama senator untuk memastikan dapat dicarikan jalan keluar, sehingga daerah mendapat manfaat.
"Apalagi terkait ekonomi, saat ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, sebagai upaya antisipasi terhadap pelambatan ekonomi global. Pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekaligus memangkas semua hambatan ekonomi," ungkap LaNyalla.
LaNyalla juga mengingatkan Indonesia harus menjadi negara yang ramah investasi, tetapi tetap dengan mengedepankan rasa keadilan dengan melibatkan pengusaha lokal di daerah, khususnya usaha menengah dan kecil. (EP/Ant/P-1)
