Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua Pemda di tingkat I dan II memanfaatkan sumber daya alam hingga manusia untuk memacu pemerataan kesejahteraan. Sebab, kepala daerah merupakan kuncinya sehingga harus bisa melihat potensi yang ada dan mengembangkannya.
"Setiap kepala daerah harus memiliki entrepreneurship, kemampuan kewirausahaan, dia bisa menangkap peluang apa yang ada di wilayah itu dan bisa dikembangkan. Dia bisa menangkap sumber daya modal, dia permudah investasi masuk, mohon digenjot (investasi), kami akan siap mendobrak untuk kepentingan Nias," ucap Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Nias, Sumatera Utara dalam keterangan resminya, Senin (9/12).
Baca juga: KLHK Libatkan Masyarakat untuk Pelestarian Sumber Daya Alam
Menurut dia, pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat perlu kolaborasi antar seluruh stakeholder, utamanya untuk bersinergi menyatukan visi bersama. Kepala daerah wajib menjadi nahkoda untuk menentukan target pembangunan dan melaksanakannya secara serius.
Kepala daerah juga harus mengembangkan wirausaha dan inovasi supaya kekayaan yang ada dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, mempermudah investasi merupakan kewajiban untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan.
"Saya minta Bapak Bupati, tokoh masyarakat, bangun komunikasi dan kekompakkan, itu modal untuk mempercepat pembangunan," tegasnya.
Tito menyerap aspirasi masyarakat Nias dan membangkitkan rasa optimisme supaya bersama-sama pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan menjadi wilayah yang lebih maju.
"Memang ada suara pesimisme tadi dengan ada yang mengatakan kami daerah tertinggal. Jujur, saya sedih dengarnya. Masih banyak negara yang terbatas SDA-nya tapi mampu maju dan sejahtera, apalagi Nias yang SDA dan SDM nya mumpuni. Tinggal bagaimana mengelolanya," paparnya. Mendagri.
Melihat potensi SDM tersebut, ia menekankan adanya program-program pendidikan dan kesehatan yang dapat menyentuh langsung dan dapat dirasakan masyarakat ketimbang hanya formalitas sebuah program.
"Tolong diperhatikan anak-anak dan pemuda yang akan menjadi potensi bonus demografi untuk diperhatikan pendidikan formal maupun keterampilannya. Kalau buat program untuk Pendidikan dan Kesehatan, bukan hanya nomenklaturnya saja, tapi betul-betul dirasakan masyarakat," ujarnya.
Tak hanya itu, Tito juga meminta Pemda setempat melakukan penganggaran untuk pengembangan potensi wisata Pulau Nias."Kita minta juga kepada Pemda, tolong anggarkan selain pendidikan dan kesehatan, juga anggaran-anggaran untuk mengembangkan potensi alam, budaya dan kelautan ini. Ini harus masuk dalam anggaran, jangan sampai anggaran dalam APBD hanya fokus pada belanja pegawai saja sedangkan masyarakatnya tidak merasakan apa-apa," pungkasnya. (Cah/A-3)
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Pengikisan kedaulatan atas sumber daya alam tidak hanya merugikan Venezuela, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas hubungan global secara luas.
Perang aspal awal abad ke-20 mengungkap bagaimana intervensi AS, utang, dan perebutan sumber daya membentuk krisis Venezuela hingga kini.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
dugaan korupsi besar-besaran di sektor sumber daya alam, khususnya kasus timah, yang sebelumnya diungkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
TELAH menjadi konsensus dalam sistem ketatanegaraan kita bahwa peran aktif negara merupakan kunci untuk membawa kemajuan sosial dan menjamin kepentingan umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved