KETUA Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri menantang pihak-pihak yang menganut paham radikal serta memiliki niatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Khilafah. Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan Pancasila yang dianggapnya sebagai ideologi paling sempurna bagi bangsa Indonesia.
"Tidak ada yang berani datang ke DPR Saya sudah menbuka diri. Tidak usah main di jalanan. Merusak kepentingan umum dan sebagainya. Datang ke DPR, bicara apa yang kamu maksud dengan konsep itu (negara khilafah), lalu apa bedanya dengan Pancasila yang sudah sudah sangat-sangat dihargai, bukan hanya di Indonesia saja bahkan negara-negara di luar Indonesia," kata Megawati di depan ratusan ASN Kemensos di Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/12).
Dirinya mengungkapkan, Pancasila merupakan ideologi mantap untuk menjaga kedamaian dengan penuh kasih sayang dan toleransi di Indonesia yang memiliki keberagaman.
"Kalian gak mau berpikir? Untuk apa hidup di Indonesia. Jangan merusak indonesia. Pergilah kalian," imbuhnya.
Baca juga: Khilafah dan Jihad Dipindah dari Pelajaran Fikih ke Sejarah
Dirinya menyebut, saat ini bangsa Indonesia bukan tengah berperang dengan bangsa lain. Melainkan, bangsa Indonesia tengah berupaya melawan pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menghapuskan Pancasila sebagai ideologi negara.
"Tahun berapa khilafah hilang? Baca sejarah, Turki saat ini sudah menjadi republik. Tahun 1920-an. Kok sekarnag mau lagi?" ungkapnya.
Dirinya juga menegaskan di depan Menteri Sosial Juliari P Batubara untuk membentuk ASN Kemensos dengan ideologi Pancasila yang kuat. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan mengikuti, dan berkeyakinan bahwa Pancasila merupakan ideologi paling kuat yang dimiliki Indonesia.
"Untuk apa menjadikan Indonesia sebagai negara khalifah? Mari tanya ke Saudi Arabia, bahwa mengapa Saudi Arabia begitu hormat kepada Indonesia? Karena raja pertamanya waktu itu adalah sahabat ayah saya. Dan dia sangat menghormati ideologi Pancasila yang kita miliki," ucapnya.
"Pak Menteri kalau ada pegawai dari Kementerian Sosial yang tidak sejalan dengan Pancasila atau terbukti radikal, pecat saja langsung," imbuhnya. (OL-4)
