ICW Tuntut Jokowi Sampaikan Perkembangan Kasus Novel Baswedan

PENELITI Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden Joko Widodo menyampaikan hasil-hasil perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"ICW menuntut Presiden Joko Widodo agar segera menyampaikan hasil perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan kepada publik," kata Kurnia melalui keterangan tertulis, Selasa (3/12).

Hingga hari ke-970, Jokowi dinilai belum memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.

Padahal, Presiden telah memberikan tenggat kepada Kapolri Idham Azis untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga awal Desember.

Pada kenyataannya, tidak ada sama sekali perkembangan yang disampaikan Presiden Jokowi untuk mengungkap siapa aktor di balik penyerangan Novel Baswedan.

Baca juga: Jokowi Serahkan Kasus Ledakan di Monas pada Polisi

"Pascapenyerangan Novel Baswedan pada 11 April 2017 hingga hari ini, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 15 pernyataan mengenai kasus tersebut. Salah satunya yaitu pada 31 Juli 2017 melalui akun Twitter resmi Presiden Joko Widodo," ujar Kurnia.

Presiden memberikan pernyataan dalam akun Twitter resminya bahwa pengusutan kasus Novel Baswedan terus mengalami kemajuan.

"Namun, pada awal Desember 2018, Presiden Jokowi seolah-olah menutup mata dengan kerja-kerja kepolisian yang tidak dapat menemukan aktor penyiraman akhir keras yang menimpa Novel Baswedan," ujar Kurnia.

"Alih-alih bersikap realistis terhadap proses pengusutan kasus yang dinilai sulit oleh kepolisian, Presiden Jokowi tidak pernah melakukan evaluasi terhadap tim yang dibentuk oleh kepolisian. Setidaknya terdapat tiga tim yang sudah dibentuk oleh kepolisian," tambahnya.

Diketahui, Tim pertama dibentuk Kapolri Tito Karnavian pada 12 April 2017 yang merupakan gabungan dari Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri.

Selama proses pengungkapan kasus, Kapolda Idham Azis menyampaikan telah ada 166 orang yang terlibat dalam Satgasus dengan memeriksa 68 orang saksi, 38 rekaman CCTV, dan 91 toko penjual bahan-bahan kimia per 14 Maret 2018.

Tim kedua dibentuk Kapolri Tito Karnavian pada 8 Januari 2019 melalui surat tugas nomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019.

Tim gabungan di bidang penyelidikan dan penyidikan kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan merupakan rekomendasi dari hasil laporan tim pemantauan proses hukum Novel Baswedan yang dibentuk Komnas HAM RI.

Tim tersebut beranggotakan 65 orang, 53 orang di antaranya berasal dari Polri. Tim yang diketuai Kapolda Metro Jaya Idham Azis telah memeriksa 74 orang, 38 rekaman CCTV, dan 114 toko penjual bahan-bahan kimia yang juga melibatkan kepolisian dari Australia. Salah satu rekomendasinya yaitu membentuk tim teknis lapangan.

Tim ketiga yang dibentuk Kapolri Tito Karnavian yaitu tim teknis kasus Novel Baswedan berdasarkan rekomendasi dari tim gabungan. Kapolri mengeluarkan Surat Perintah Tugas (Sprint) pada 1 Agustus 2019 yang diketuai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nico Afinta dengan bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri Idham Azis.

Tim teknis memiliki anggota sebanyak 120 orang yang bertugas selama enam bulan. Namun, Presiden Joko Widodo menolak permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa awal Desember akan menyampaikan hasil temuan tim teknis.

"Banyaknya tim yang dibentuk kepolisian tidak linear dengan hasil kerjaan yang telah memakan waktu selama dua tahun delapan bulan. Apalagi Kapolri saat ini yaitu Idham Azis merupakan ketua dalam tiga tim yang telah dibuat," ucapnya.

Selain itu, ICW juga meminta Presiden memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada Kapolri yang dianggap tidak dapat menemukan aktor utama penyiraman air keras tersebut.

"Presiden Joko Widodo harus mencopot Kapolri Idham Azis apabila tidak dapat menemukan aktor pelaku lapangan, aktor intelektual dan motif penyerangan. Serta Presiden Joko Widodo segera membentuk tim gabungan independen untuk mengungkap aktor di balik penyerangan terhadap Novel Baswedan," tutupnya. (OL-2)