Senin 02 Desember 2019, 22:45 WIB

KPU Manfaatkan Sidalih Susun Daftar Pemilih Pilkada 2020

Putra Ananda | Politik dan Hukum
KPU Manfaatkan Sidalih Susun Daftar Pemilih Pilkada 2020

Dok MI
Ketua KPU Arief Budiman

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan menggunakan bantuan sistem informasi dan teknologi dalam menyusun daftar pemilih di 270 daerah peserta Pilkada 2020. Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, KPU akan memaksimalkan fungsi dari Sistem Data Pemilih (Sidalih) yang sebelumnya sudah dimiliki oleh KPU.

"Kita akan maksimalkan fungsi sidalih agar penyusunan daftar pemilih bisa dilakukan secara by sistem," ungkap Arief di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Sama seperti pilkada sebelumnya, KPU tetap akan berpatokan dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dari Kementerian Dalam Negri (Kemendagri). Setelah itu, Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) akan melaksanakan metode pencocokan dan penelitian (coklit) langsung di lapangan untuk merilis Data Pemilih Sementara (DPS) yang nantinya akan berubah menjadi Data Pemilih Tetap (DPT).

"Penyusunan daftar pemilih akan kita atur berdasarkan sistem sesuai denagn Nomor Kartu Keluarga (NKK) sehingga pemilih dengan NKK yang sama memilih di 1 TPS yang sama, tidak terpencar-pencar seperti Pemilu lalu," ujarnya.

Hal tersebut dilakukan setelah KPU mendapatkan kritik terkait carut marut penyusunan daftar pemilih. KPU memastikan penyusunan daftar pemilih untuk pilkada 2020 akan lebih baik dari sebelumnya.

"Pemuktahiran akan ditata sesuai pengelompokan jangan sampai satu keluarga memilih di TPS yang berbeda-beda. Pada intinya kita biki lebih rapi," paparnya.

Arief menjamin bahwa pemilih yang tidak mendapatkan undangan ke TPS dari KPU masih bisa menggunakan hak pilih di tempat asalnya dengan syarat membawa dokumen identitas seperti e-ktp ataupun surat keterangan perekaman e-ktp. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah pernah diputusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau ada yang tidak masuk dalam DPT memang masih dilindungi haknya untuk bisa menggunakan hak pilih. Namun sebaiknya memang masuk dalam DPT karena ini berkaitan dengan logistik," ungkapnya.

Bagi pemilih yang ingin melakukan pindah TPS, Arief menjelaskan bahwa pemilih tersebut harus melakukan pendataan ulang kembali di kelurahan tempat pindah pemilih. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan logistik surat suara yang disedikan KPU secara terbatas.

"Makanya tidak bisa dadakan pindah TPS. perlu diatur waktunya untuk mengatur distribusi logistiknya," ungkapnya. (OL-8)

 

Baca Juga

Antara

PKS Ragu Satgas BLBI Mampu Kembalikan Uang Negara

👤Putra Ananda 🕔Selasa 13 April 2021, 17:52 WIB
PKS menilai pembentukan Satgas BLBI sebagai pil penenang publik terhadap terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan...
MI/M Irfan

Dugaan Kebocoran Informasi, KPK Diminta Lakukan Evaluasi Internal

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 13 April 2021, 16:26 WIB
KPK diminta melakukan evaluasi internal terkait dugaan bocornya informasi saat penyidik akan melakukan penggeledahan terkait kasus...
Dok Pribadi

Yenti Garnasih: Kasus BLBI Jangan Semua Diperdatakan

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 13 April 2021, 15:59 WIB
Yenti Garnasih meminta pemerintah untuk memilah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang masih dalam ranah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Salah Kaprah Salurkan Energi

Kenakalan remaja pada masa lalu hingga masa kini masih ada, bahkan semakin meninggi. Itu terjadi karena remaja sering kali mementingkan solidaritas grup.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya