Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, mengatakan garis yang membatasi konsep lingkup politik domestik dan luar negeri kini sudah tidakada lagi, dan kedua aspek tersebut telah melebur menjadi satu.
Pernyataan tersebut dikatakan saat mengisi acara dialog berjudul ‘Indonesian Policy Under President Jokowi’s Second Term: New Priorities, New Expectations, New Initiatives?’ yang merupakan bagian dari acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2019 di The Kasablanka, Jakarta, Sabtu.
“Kalau dulu ada yang mengatakan bahwa politik dalam negeri atau politik konstituen itu tidak keluar dari perbatasan negara, karena kalau keluar itu menjadi foreign policy. Sekarang batasan itu sudah tidak ada lagi,” katanya.
Menurut dia, kedua konsep itu kini telah berpadu menjadi satu dan saling menopang kepentingan satu sama lain.
Politik dalam negeri yang menyangkut kepentingan antarpartai dan kepentingan yang ingin didorong untuk urusan internal juga direpresentasikan di luar, sementara kebijakan luar negeri juga diterapkan untuk menarik kepentingan dan popularitas di dalam negeri.
“Itu berlaku untuk seluruh dunia,” jelasnya.
Integrasi semacam itu, menurut dia, juga berlaku di tatanan dialog atau kerja sama internasional, di mana tatanan multilateral, regional, dan nasional telah bercampur menjadi satu.
Saat dijumpai usai mengisi acara dialog tersebut, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu mengatakan fenomena tersebut tak menjadi soal bagi Indonesia.
“Kita negara demokrasi. Kalau negara demokrasi tidak ada soal apa yang terjadi di global dan dalam negeri. Semua terbuka, transparan, dan ada akuntabilitas, dan prosesnya tidak bisa disembunyikan. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Ini kekuatan luar biasa bagi kita,” jelasnya.
Dia pun mengatakan dalam kondisi tatanan global saat ini, demokrasi dan kebijakan luar negeri yang jelas, terbuka dan transparan menjadi suatu leverage bagi Indonesia.(OL-4)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved