Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, mengatakan garis yang membatasi konsep lingkup politik domestik dan luar negeri kini sudah tidakada lagi, dan kedua aspek tersebut telah melebur menjadi satu.
Pernyataan tersebut dikatakan saat mengisi acara dialog berjudul ‘Indonesian Policy Under President Jokowi’s Second Term: New Priorities, New Expectations, New Initiatives?’ yang merupakan bagian dari acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2019 di The Kasablanka, Jakarta, Sabtu.
“Kalau dulu ada yang mengatakan bahwa politik dalam negeri atau politik konstituen itu tidak keluar dari perbatasan negara, karena kalau keluar itu menjadi foreign policy. Sekarang batasan itu sudah tidak ada lagi,” katanya.
Menurut dia, kedua konsep itu kini telah berpadu menjadi satu dan saling menopang kepentingan satu sama lain.
Politik dalam negeri yang menyangkut kepentingan antarpartai dan kepentingan yang ingin didorong untuk urusan internal juga direpresentasikan di luar, sementara kebijakan luar negeri juga diterapkan untuk menarik kepentingan dan popularitas di dalam negeri.
“Itu berlaku untuk seluruh dunia,” jelasnya.
Integrasi semacam itu, menurut dia, juga berlaku di tatanan dialog atau kerja sama internasional, di mana tatanan multilateral, regional, dan nasional telah bercampur menjadi satu.
Saat dijumpai usai mengisi acara dialog tersebut, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu mengatakan fenomena tersebut tak menjadi soal bagi Indonesia.
“Kita negara demokrasi. Kalau negara demokrasi tidak ada soal apa yang terjadi di global dan dalam negeri. Semua terbuka, transparan, dan ada akuntabilitas, dan prosesnya tidak bisa disembunyikan. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Ini kekuatan luar biasa bagi kita,” jelasnya.
Dia pun mengatakan dalam kondisi tatanan global saat ini, demokrasi dan kebijakan luar negeri yang jelas, terbuka dan transparan menjadi suatu leverage bagi Indonesia.(OL-4)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved