Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Republik Indonesia Kiai Ma'ruf Amin menilai Indonesia layak menjadi tempat rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam.
"Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan juga salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Sebagai negara Islam terbesar di dunia, Indonesia pantas menjadi rujukan," kata Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan agenda Expert Meeting Indonesia International Islamic University (UIII) di Jakarta, Selasa (26/11).
Semenjak pertama kali masuk ke Indonesia pada abad 8, sambungnya, perkembangan Islam di Tanah Air sangat pesat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat asli Nusantara.
Wapres menilai seluruh kekayaan dan pengalaman perjalanan Islam di Indonesia turut berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia.
"Dengan fakta tersebut, Indonesia layak menjadi rujukan peradaban dunia Islam yang moderat dan modern," cetusnya.
Untuk menjadikan Indonesia sebagai rujukan peradaban Islam, dibutuhkan pusat penelitian dan ilmu pengetahuan yang berkualitas.
Salah satunya dibentuk Perguruan Tinggi Islam unggulan, yakni Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), yang memiliki kualitas internasional dengan reputasi global.
Ma'ruf berharap dalam waktu dekat, UIII mampu berada di garda terdepan dalam kajian Islam secara umum.
"UIII juga diharapkan menjadi pusat penyebaran kebudayaan dan peradaban Islam yang modern, toleran, dan berkemajuan. Saya mengharapkan agar kajian Islam yang dimaksud dapat menggabungkan dua bentuk kajian Islam, yakni penguasaan ilmu-ilmu agama Islam (tafaqquh fid dîn) yang juga disebut kajian normatif, dan pengkajian atau penelitian pada masyarakat Islam yang juga disebut kajian empiris," tutupnya. (OL-8)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved