Calon Menteri Jokowi Pernah Diminta Rp500 Miliar oleh Partai

KETUA Umum PPP versi Muktamar jakarta Humphrey Djemat mengungkapkan ada calon menteri Presiden Joko Widodo gagal dilantik akibat menolak mahar politik Rp500 miliar kepada salah satu partai.

"Saya mendengar ada seorang calon menteri pilihan Pak Jokowi berasal dari kalangan profesional namun diendors partai harus berkontribusi Rp500 miliar selama masa jabatannya. Karena ia memegang teguh profesionalitasnya dan hati nuraninya ia menolak ketentuan itu sehingga akhirnya tidak dilantik," katanya pada diskusi bertajuk Quo Vadis Pilkada Langsung, di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta, Minggu (24/11).

Pada kesempatan itu hadir Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay, Peneliti Formappi Lucius Karus, Direktur Eksekutif Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih dan Anggota DPR RI Komisi II asal Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin.

Hal itu ia ungkap saat menjelaskan tentang tradisi politik transaksional yang saat ini membelit partai politik termasuk menimbulkan biaya tinggi pilkada langsung. Meskipun penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden, tetapi dalam kenyataannya tangan partai politik kerap mencampuri dan dimanfaatkan untuk meraup keuntungan finansial.

"Dia (calon menteri dari kalangan profesional yang sudah disukai Presiden Jokowi) tidak dilantik karena tidak mau memberikan komitmen seperti itu," terangnya.

Baca juga: Stafsus Presiden belum Merepresentasikan Kalangan Agamawan

Humphrey mengatakan, calon menteri itu merupakan teman dekatnya yang tidak memiliki latar belakang politik. Menurutnya, hal itu bisa menjadi preseden terhadap keterpilihan menteri saat ini.

"Jangan curiga dulu kalau semua menteri yang dilantik itu sudah teken kontrak Rp 500 miliar. Tapi memang kejadian seperti itu ada dan kebetulan temen saya sendiri" ujarnya.

Humprey pun meminta penegak hukum untuk mengawasi seluruh menteri yang saat ini membantu Presiden Jokowi supaya fokus bekerja dan terhindar melakukan balas jasa kepada pihak tertentu.

Poin yang ingin ia sampaikan dari kejadian itu adalah, tokoh berintegritas dan bermutu sulit muncul ketika masih terjadi tradisi politik transaksional di tubuh partai politik. "Bukan hanya menteri tapi untuk semua posisi. Menteri pun begitu," pungkasnya. (OL-8)